Penguatan Tata Kelola Diperlukan untuk Wujudkan Indonesia Kuat dan Mandiri

KOMPAS.com – Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui transformasi ekonomi. Hal ini untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan keluar dari middle income trap.

Dalam melaksanakannya, pemerintah menyiapkan berbagai strategi kebijakan untuk mendorong seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Hal itu termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi yang diyakini sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan koperasi Indonesia yang kuat dan mandiri, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menerbitkan Buku Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN).

“Ini kesempatan yang sangat baik, karena kalau kita melihat dari beberapa PUG yang telah dilakukan sosialisasi, terutama PUG yang terkait koperasi ini, saya kira sangat penting untuk kita dorong terus sosialisasinya dan nanti beberapa rencana perubahan ke depan barangkali juga dinamikanya perlu kita sampaikan bersama-sama,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan persnya, Selasa (20/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Susiwijono menyampaikan bahwa 2024 merupakan tahun penentu untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini buktinya bisa terlihat lewat beberapa kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024.

Ia menyebut, volume usaha koperasi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, yakni sebesar 8,51 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 182,35 triliun. Peningkatan ini sudah mulai terjadi sejak 2016 dan 2017.

Selain itu, Susiwijono juga menyampaikan bahwa volume usaha koperasi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, yakni meningkat sekitar 8,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp182,35 triliun.

“Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama-sama. Di satu sisi menjadi potensi yang sangat besar, di sisi lain perlu pengaturan tata kelola yang lebih baik,” tutur Sesmenko Susiwijono saat menyampaikan keynote speech pada agenda Talkshow Sosialisasi PUG-KOPIN di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2020 dan 2021, koperasi memberikan kontribusi sebesar 6,20 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Untuk itu, potensi besar koperasi perlu dioptimalkan agar mampu memberikan manfaat dan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Koperasi dapat berperan sangat penting untuk mengembangkan banyak sektor bisnis di daerah, misalnya di sektor pertanian, perkebunan, hingga peternakan.

Apabila dikelola dengan baik, koperasi akan berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Untuk itu, perbaikan ekosistem koperasi dan tata kelola yang baik menjadi sebuah urgensi.

“Berikutnya yang terkait beberapa catatan keberhasilan koperasi dari beberapa negara yang lain, ini juga banyak sekali yang sudah bisa menjadi usaha yang sangat besar dari berbagai sektor sehingga kebutuhan untuk pengaturan governance, tata kelola, ini menjadi sangat penting sekali,” imbuh Susiwijono.

PUG-KOPIN, lanjut Susiwijono, diharapkan dapat menjadi acuan tentang governansi koperasi untuk seluruh pemangku kepentingan koperasi serta pedoman bagi seluruh koperasi di Indonesia agar mampu menjalankan praktik governansi organisasi yang baik.

Selain itu, PUG-KOPIN sebagai yang pertama diterbitkan oleh KNKG, diharapkan mampu merealisasikan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sehingga koperasi mampu berperan lebih besar lagi dalam sistem perekonomian nasional.

Lebih lanjut, PUG-KOPIN juga diharapkan mampu menjadi instrumen organisasi bagi koperasi agar mampu membangun dan mengembangkan diri menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga perannya akan lebih besar lagi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki beserta jajaran, Ketua Umum KNKG Mardiasmo, para pimpinan dan anggota KNKG, serta perwakilan dari asosiasi dan koperasi.