Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Senang Politik Indonesia Tetap Stabil Usai Pemilu, Melegakan Industri Keuangan

Kompas.com - 20/02/2024, 13:04 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku senang mendengar resiliensi industri keuangan di Indonesia pasca pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.

Jokowi menyebut, kondisi politik Indonesia tetap stabil, meski masyarakat sempat wait and see sebelum Pemilu karena khawatir dengan politik yang memanas.

Kestabilan politik itu pun berdampak positif pada industri keuangan. 

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan di The St. Regis, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

"Politik domestik kita stabil dan pastinya melegakan industri keuangan dan membangkitkan industri keuangan yang makin kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh bapak ketua OJK mengenai resiliensi industri keuangan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah Pemilu Berjalan Lancar, Masyarakat ke TPS dengan Riang Gembira

Resiliensi itu terlihat dari beberapa indikator ekonomi. Tercatat, permodalan perbankan mencapai 27,69 persen, jauh lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan.

Sementara itu, kredit perbankan berpotensi tumbuh dua digit di angka 10,38 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh lebih tinggi dibanding level pra pandemi.

Begitu pula dengan perekonomian Indonesia yang tumbuh di angka 5,05 persen, dengan tingkat inflasi terkendali di level 2,57 persen.

Kemudian, cadangan devisa Indonesia mencapai 145 miliar dollar AS dan neraca perdagangan surplus 36 miliar dollar AS.

"Current account deficit (defisit transaksi berjalan) kita juga surplus di 0,16 persen. Saya kira angka-angka seperti itu yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024," ucap dia.

Baca juga: Babak Baru Kubu Ganjar-Mahfud Selidiki Kecurangan Pemilu, Bentuk Tim Khusus dan Upayakan Hak Angket

Kendati begitu, Jokowi mengingatkan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada.

Pasalnya, kondisi ekonomi global berubah sangat cepat di samping disrupsi teknologi yang makin masif.

Kepala Negara menyampaikan, Indonesia harus belajar dari krisis-krisis sebelumnya termasuk krisis moneter tahun 1998.

"Tahun 2018 dan 2023 kita lihat tiba-tiba kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank, ini juga mengharuskan kita semuanya hati-hati dalam kita menjaga industri keuangan kita, ekonomi kita," jelas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com