Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Real Count KPU 19 Februari 2024: Belum Ada Partai Baru Lolos ke Senayan

Kompas.com - 19/02/2024, 21:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan berjenjang untuk Pemilu 2024, termasuk untuk Pemilu Legislatif.

Hingga data Senin (19/2/2024) pukul 19.00 WIB, belum ada partai baru yang tampak akan mewarnai Senayan, dari hasil perhitungan sementara yang dipublikasikan lewat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Baru sembilan partai yang selama ini sudah ada di parlemen yang telah melewati ambang batas minimal untuk lolos mengirimkan wakil ke parlemen (parliamentary treshold).

Kesembilan partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun partai baru dan partai peserta Pemilu 2019 tanpa kursi parlemen (partai non-parlemen) yang ikut kembali ke Pemilu 2024 belum satu pun lolos parliamentary treshold.

Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Perindo, dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda). 

Syarat untuk dapat mengirimkan wakil ke parlemen adalah perolehan minimal 4 persen suara sah nasioal dalam Pemilu Legislatif. Penghitungan berjenjang KPU dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari 2024 hingga maksimal 20 Maret 2024. 

Berdasarkan perkembangan data Sirekap KPU, suara yang sudah terekapitulasi mencapai 57,20 persen, sebagai akumulasi data 470.921 dari 823.236 TPS se-Indonesia. Perolehan suara itu didapat dari setiap daerah pemilihan yang juga masih berproses menyerahkan data per TPS.

Optimisme 

Meski data sementara tidak memperlihatkan gelagat ada partai non-parlemen dan partai baru lolos ke Senayan, optimisme belum surut dari mereka. Setidaknya, ini mencuat dari dua partai, yaitu PSI dan Partai Gelora Indonesia.

Optimisme PSI antara lain diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Lalu, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi mengatakan PSI masih menanti hasil perhitungan resmi dari KPU sembari mengawal suara mereka.

Baca juga: Hasil Quick Count di Bawah 3 Persen, PSI Tetap Optimistis Lolos ke Senayan

Terpisah, Partai Gelora Indonesia, masih berkeyakinan pula lolos ke Senayan. Landasannya adalah survei hingga empat hari menjelang pencoblosan dan terkini salinan formulir C-Hasil dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

"Sudah terkumpul data dari hampir 54 persen PPS. Ternyata tren perolehan suara Partai Gelora cukup menggembirakan di sekitar 4,1 persen," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora Rico Marbun, Senin (19/2/2024).

Menurut Rico, sejak Kamis (15/2/2024), Partai Gelora telah mengerahkan petugas pencatat salinan data C-Hasil dari PPS di tingkat kelurahan dan desa.

"Karena kami tidak memiliki saksi TPS yang cukup, kami mencatat salinan data C-Hasil dari PPS yang ditempel di TPS," lanjut Rico.

Terkait keriuhan soal akurasi Sirekap KPU, Rico mengatakan partainya meminta KPU segera menuntaskan pembenahan. 

"Meski Sirekap fungsinya sebagai alat bantu, KPU perlu segera membenahi agar dapat menampilkan data yang lebih mendekati potret data riil," ujar Rico.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com