Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Status Jokowi dan Gibran di PDI-P, Hasto: Kader Bukan dalam Bentuk KTA, tetapi Juga Sikap Politiknya

Kompas.com - 19/02/2024, 19:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak menjawab pasti apakah status Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih menjadi kader PDI-P atau tidak setelah perbedaan dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menyampaikan, kader PDI-P tidak hanya berdasarkan ada tidaknya kartu tanda anggota (KTA), tetapi juga karaker dan sikap politiknya yang sejalan dengan partai.

"Kader ini bukan dalam bentuk KTP dalam bentuk KTA. Kader ini adalah perilaku, satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan dan juga sikap sikap politiknya," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Hasto PDI-P: Perkuat Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu

Hasto juga mengatakan, setiap kader banteng moncong putih diajarkan untuk bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.

Hasto menegaskan, sikap politik seluruh kader partainya jelas dalam konteks Pemilu 2024, yakni mengawal proses demokrasi dari berbagai kecurangan.

Hal tersebut, kata dia, sudah dilakukan lewat pembentukan tim khusus mengawal dugaan kecurangan pemilu.

 

Pembentukan tim ini sudah berdasarkan arahan ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, salah satunya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Mengenai kemungkinan PDI-P memecat Jokowi dan Gibran yang berbeda jalan dalam Pemilu 2024, Hasto tak menjawabnya. 

"Sudah cukup ya (pertanyaannya)," ujar politikus asal Yogyakarta ini.

Baca juga: PDI-P Ancam Caleg Terpilih Tak Dilantik, Formappi: Nuansa Sistem Proporsional Tertutup

Adapun tensi politik antara Jokowi dan PDI-P memanas setelah Gibran menjadi calon wakil presiden yang tidak diusung partai banteng moncong putih.

Gibran, putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi cawapres nomor urut 2, mendampingi capres Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi digadang mendukung pencalonan putranya itu.

Berkaitan dengan ini, belum diketahui hingga kini apakah Jokowi dan Gibran masih berstatus sebagai anggota partai asuhan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com