Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heran Situs KPU "Down" Seharian, TPN Ganjar: Agenda Sebesar Pemilu Mestinya Bisa Diantisipasi

Kompas.com - 16/02/2024, 22:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mengaku keheranan dengan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak bisa diakses karena diretas saat hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Mengaku sebagai praktisi media dan teknologi, Karaniya melihat kondisi tersebut seharusnya dapat dihindari.

"Buat kita yang gerak di dunia fintech, apalagi kita berhadapan dengan sebuah event sebesar Pemilu yang memiliki sensitivitas tinggi, itu seharusnya hal semacam itu bisa dihindari," kata Karaniya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: KPPS: Aplikasi Sirekap Down Buat Pekerjaan Makin Lama, Makanya Banyak Petugas Kelelaha

Karaniya menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, ketika situs terblokir atau mengalami peretasan, maka pihak pengelola pasti memiliki situs cadangan untuk antisipasi.

Menurutnya, hal semacam ini bahkan sudah diterapkan oleh level start-up skala kecil. Untuk itu dia mengaku heran mengapa pada penyelenggaraan agenda besar di Indonesia seperti Pemilu, situs penyelenggaranya malah terkena serangan Siber.

"Kok bisa-bisanya terjadi di sebuah sistem online milik negara, di sebuah event yang begitu penting buat arah negara ke depan, yang sebetulnya sudah lama sekali diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan-perusahaan di level start up yang relatif kecil," jelasnya.

Baca juga: KPU Telusuri Data NIK Janggal Masuk DPT di Situs Resmi

Maka dari itu, TPN Ganjar-Mahfud mendesak KPU segera melakukan audit investigasi terhadap keseluruhan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Dalam hal ini, menurutnya, Indonesia banyak memiliki perusahaan IT yang kompeten untuk diajak berkolaborasi menangani persoalan tersebut.

"Itu satu hal yang sangat mudah ditunjuk, dan itu harus dilakukan oleh pihak yang independen," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU mengeklaim bahwa situs resmi mereka mengalami ratusan juta serangan siber pada hari pemungutan suara, Rabu (14/2/2024).

Baca juga: KPU Klaim Situsnya Alami Ratusan Juta Serangan

"Jadi bentuk serangan ke website KPU sudah terjadi dan ini luar biasa jumlahnya. Ada ratusan juta DDOS, itu menyerang. Saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke website KPU. Luar biasa," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Rabu.

"Padahal website itu kan berisikan informasi, data. Bukan hasil," lanjutnya.

Menurutnya, hampir semua situs yang dimiliki KPU diserang, utamanya terhadap situs resmi KPU.go.id.

Betty berujar, dalam kondisi itu, pihaknya langsung melakukan penanganan bersama satgas keamanan siber yang siaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com