Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timnas Anies-Muhaimin: Pemegang Kekuasaan yang Mampu Curang Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Kompas.com - 15/02/2024, 20:33 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-Captain Tim Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said mengatakan, hanya pemegang kekuasaan yang mampu melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Seperti yang disampaikan Prof Hamdan tadi, bahwa yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan (kecurangan pemilu secara) terstruktur, sistematis dan masif ya yang memegang kekuasaan," kata Sudirman saat konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas Amin, Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Ia mengatakan, meski sudah mengetahui penguasalah yang menjadi lawannya untuk membuktikan kecurangan, Timnas Anies-Muhaimin merasa tak gentar.

Baca juga: Tim Hukum Anies-Muhaimin Sebut Terjadi Pelanggar Sistematis dalam Pilpres 2024

Mereka siap melawan dan membuktikan dugaan kecurangan dalam kontestasi pemilihan presiden.

"Kalau tidak siap, kita tidak ikut pemilu, kita sudah siap (untuk membuktikan) itu. Dan kami mengajak kembali masyarakat selamatkan negara ini dari tangan-tangan dan pikiran yang melampaui batas," ujar dia.

Ketua Dewan Pakar Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Hamdan Zoelva mengaku telah menemukan indikasi kecurangan yang terjadi secara sistematis dalam pilpres 2024.

"Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis," kata dia.


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, Tim Hukum Anies-Muhaimin sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran.

Baca juga: Data Sirekap di Depok 46,62 Persen: Anies 42,05 Persen, Prabowo 45,52 Persen, Ganjar 12,44 Persen

Dia juga sempat menyinggung soal film "Dirty Vote" yang berisi tentang kecurangan pemilu yang sistematis.

"Sekarang kita hendak membuktikan dan bukti-bukti awal bahwa implementasi dari desain itu mulai nampak satu persatu dan ini sedang kami kumpulkan di seluruh Indonesia," kata Hamdan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com