Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Putu Supadma: EVP 2024 Momentum Tingkatkan Indeks Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 14/02/2024, 10:37 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma menilai, program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menaikkan indeks demokrasi.

Menurut Putu, EVP 2024 yang berlangsung dengan baik dapat membentuk citra positif proses demokrasi Indonesia di mata dunia.

Hal itu disampaikan Putu dalam sesi focus group discussion (FGD) terkait sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Selasa (13/2/2024).

“Jadi, (program) ini sebenarnya satu barometer dalam cara membangun bangsa dan negara. Salah satunya, mengenai demokrasi, proses, dan indeks demokrasinya. Saya berharap, proses demokrasi berjalan baik serta indeks demokrasi (Indonesia) meningkat,” ujar Putu dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (14/2/2024).

Baca juga: DPR RI: EVP Penting untuk Lihatkan Transparansi Demokrasi Indonesia kepada Dunia

Bila hal itu dapat dicapai, lanjut Putu, dunia internasional dapat menghargai, menghormati, serta memberikan kekuatan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin.

Putu juga menilai, EVP 2024 di Bali juga menjadi momentum yang baik untuk negara-negara lain agar mengenal Indonesia secara lebih dekat. Dengan begitu, kerja sama bilateral dapat terjalin dengan mudah berkat kedekatan antarnegara.

“Saya yakin, segala kerja sama ke depan akan berjalan lebih baik lagi kalau mereka lebih mengenal Indonesia, demikian pula sebaliknya. Nah, (dalam hal ini) personal cooperation dan relationship sangat penting. Hubungan antarbangsa, antarnegara, dan demokrasi adalah salah satu cara untuk mendekatkan bangsa-bangsa di dunia,” terang anggota Komisi VI DPR RI itu.

Oleh karena itu, imbuh dia, setiap sesi dalam gelaran EVP 2024 merupakan hal penting karena di dalamnya terdapat FGD serta peninjauan langsung oleh observer dari berbagai negara.

Baca juga: Sekjen DPR: Election Visit Program 2024 Akan Dukung Demokrasi di Tanah Air

Para observer tersebut dapat menilai serta menyelisik pendapat dari setiap negara mengenai demokrasi di Indonesia.

“Tentu dalam interaksi itu ada sharing session, diskusi, serta upaya untuk saling belajar dan memahami. Memang tidak ada konsep yang ideal atau satu konsep. Namun, ini adalah learning process. Demokrasi adalah pembangunan sistem yang terus menerus,” kata Putu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com