Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Putu Supadma: EVP 2024 Momentum Tingkatkan Indeks Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 14/02/2024, 10:37 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma menilai, program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menaikkan indeks demokrasi.

Menurut Putu, EVP 2024 yang berlangsung dengan baik dapat membentuk citra positif proses demokrasi Indonesia di mata dunia.

Hal itu disampaikan Putu dalam sesi focus group discussion (FGD) terkait sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Selasa (13/2/2024).

“Jadi, (program) ini sebenarnya satu barometer dalam cara membangun bangsa dan negara. Salah satunya, mengenai demokrasi, proses, dan indeks demokrasinya. Saya berharap, proses demokrasi berjalan baik serta indeks demokrasi (Indonesia) meningkat,” ujar Putu dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (14/2/2024).

Baca juga: DPR RI: EVP Penting untuk Lihatkan Transparansi Demokrasi Indonesia kepada Dunia

Bila hal itu dapat dicapai, lanjut Putu, dunia internasional dapat menghargai, menghormati, serta memberikan kekuatan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin.

Putu juga menilai, EVP 2024 di Bali juga menjadi momentum yang baik untuk negara-negara lain agar mengenal Indonesia secara lebih dekat. Dengan begitu, kerja sama bilateral dapat terjalin dengan mudah berkat kedekatan antarnegara.

“Saya yakin, segala kerja sama ke depan akan berjalan lebih baik lagi kalau mereka lebih mengenal Indonesia, demikian pula sebaliknya. Nah, (dalam hal ini) personal cooperation dan relationship sangat penting. Hubungan antarbangsa, antarnegara, dan demokrasi adalah salah satu cara untuk mendekatkan bangsa-bangsa di dunia,” terang anggota Komisi VI DPR RI itu.

Oleh karena itu, imbuh dia, setiap sesi dalam gelaran EVP 2024 merupakan hal penting karena di dalamnya terdapat FGD serta peninjauan langsung oleh observer dari berbagai negara.

Baca juga: Sekjen DPR: Election Visit Program 2024 Akan Dukung Demokrasi di Tanah Air

Para observer tersebut dapat menilai serta menyelisik pendapat dari setiap negara mengenai demokrasi di Indonesia.

“Tentu dalam interaksi itu ada sharing session, diskusi, serta upaya untuk saling belajar dan memahami. Memang tidak ada konsep yang ideal atau satu konsep. Namun, ini adalah learning process. Demokrasi adalah pembangunan sistem yang terus menerus,” kata Putu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com