Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Sultan Akui Diminta Jembatani Jokowi Bertemu Megawati, Politikus PDI-P Duga Ada yang Sudah Kebangetan

Kompas.com - 13/02/2024, 19:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima menilai, Sri Sultan Hamengkubuwono X menganggap ada yang kelewataan dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga dia mengungkap isi pertemuannya dengan Jokowi.

Aria mengatakan, dalam budaya Jawa, ketika Sultan berbicara adalah tanda bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibiarkan demi rakyatnya.

"Sultan itu jarang nyampaikan sesuatu ke publik kalau ada tamu, kok kali ini disampaikan? Saya kira ada satu perkembangan atau sesuatu yang sudah kebangetan itu," kata Aria di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Hal ini disampaikan Aria Bima merespons pernyataan Sultan yang mengaku diminta menjembatani Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika dia bertemu Jokowi beberapa waktu lalu.

Baca juga: Hasto Duga Jokowi Punya Rasa Tak Enak ke Mega, Sampai Minta Dipertemukan lewat Sri Sultan

Aria juga mengungkapkan bahwa Sultan sempat memberi peringatan kepada Jokowi agar tidak menyakiti Megawati.

Dia lantas berpandangan, Jokowi memang semestinya tidak mengusik Megawati karena menurutnya Ketua Umum PDI-P tersebut tidak meminta hal yang berlebihan kepada Jokowi.

Menurut dia, Megawati hanya ingin menjaga demokrasi agar berjalan secara prosedural dan maju secara substansial, serta memajukan kesejahteraan.

"Jadi saya kira hal yang sangat mulia ini yang Sultan tahu persis kalau Ibu (Megawati) kemudian sekarang dicaci maki dengan buzzer-nya, Sultan mengingatkan 'jangan mengusik Ibu' karena dia memang tidak mengusik Pak Jokowi. Ibu sangat cinta pada Pak Jokowi," ujar Aria.

Baca juga: Jokowi Ingin Temui Megawati Dijembatani Sri Sultan, Ganjar: Biasanya Komunikasi Langsung

Diberitakan sebelumnya, Sri Sultan membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri.

"Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah Presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2/2024).

Sultan lantas menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif terkait hal ini. Jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi meminta maka dirinya siap bergerak.

"Yang ambil inisiatif Bapak Presiden. Kalau mau ketemu Mbak Mega saya fasilitasi. Kalau bisa ketemu sendiri ya syukur, kalau saya sifatnya pasif," katanya.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan dengan Megawati, Sultan: Saya Pasif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com