Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT Pupuk Indonesia Sebut Presiden Jokowi Setuju Tambahan Anggaran Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun

Kompas.com - 13/02/2024, 15:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menyetujui tambahan anggaran pupuk subsidi Rp 14 triliun.

Semula, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 26 triliun untuk volume sebanyak 4,7 juta ton.

Melalui tambahan anggaran Rp 14 triliun, pupuk subsidi akan bertambah 2,5 ton sehingga total volume pupuk subsidi yang bakal tersalur mencapai 7,5 juta ton.

"Sudah disetujui Bapak Presiden ditambah lagi anggarannya sehingga nanti akan ketemu jumlahnya 7,5 juta ton dari 4,7 juta ton yang sudah disetujui," kata Rahmad saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2024).

Baca juga: Anies Gaungkan Perubahan dan Singgung Pupuk Bersubsidi Saat Kampanye Akbar di Tulungagung

Rahmad menyampaikan, tambahan anggaran pupuk subsidi Rp 14 triliun tersebut sedang diproses.

Adapun tambahan tersebut sempat dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo.

Tambahan ini menjadi salah satu upaya penunjang ketika pemerintah berencana meningkatkan produksi dengan mempercepat tanam padi untuk mengatasi kelangkaan beras di pasaran.

"Jadi ini sedang berproses. Tapi sambil menunggu proses yang sudah ada kita salurkan dulu ke petani semaksimal mungkin," tuturnya.

Ia menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan 2 juta ton pupuk untuk masa tanam pertama yang diperkirakan akan berlangsung hingga April 2024.

Sebanyak 1,1 juta ton di antaranya sudah berada di kabupaten/kota sehingga siap disalurkan kepada petani sekitar.

"Itu tadi arahannya supaya diambil pada musim tanam pertama, sehingga nanti kalau itu habis akan disiapkan lagi anggaran untuk musim tanam kedua. Insya allah kalau pupuk lancar, produksi akan lancar, produksi beras juga akan naik," jelas Rahmad.

Baca juga: Tindak Pengecer Pupuk Nakal, Mentan Amran: Cabut Izinnya dan Dipidanakan!

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal menambah anggaran subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun tahun 2024 ini.

Arahan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024) sore.

"Di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun, harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Jokowi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pupuk bersubsidi di semester II tahun 2024 lantaran masih dalam proses pengajuan kepada DPR RI.

Namun, mantan Gubernur DKI ini memastikan bahwa pemerintah akan berusaha merealisasikan tambahan anggaran untuk subsidi pupuk secepatnya.

"Sebentar, saya kira ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Menteri Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," ujat Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com