Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Tujuan Indonesia Didirikan, Anies: Memang Ada yang Buat Kepentingan Keluarga?

Kompas.com - 09/02/2024, 16:27 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

PASURUAN, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung soal dinasti politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanyenya di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (9/2/2024).

Awalnya Anies membacakan beberapa poster yang ada di lokasi kampanye, yang kebanyakan terkait politik dinasti atau politik keluarga.

"Ada yang bawa poster saya baca, "adil makmur untuk Indonesia, bukan untuk keluarga." Ada lagi nih "Indonesia berdiri untuk rakyat Indonesia bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga," kata Anies membacakan seperti ditayangkan secara langsung dari kanal YouTube cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Jumat.

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran 51,7 Persen, Anies-Muhaimin 27,6 Persen, Ganjar-Mahfud 20,7 Persen

Ia kemudian bertanya, apakah ada saat ini yang mengurus negeri hanya untuk kepentingan keluarga.

"Memang ada yang buat kepentingan keluarga sekarang? Ada?," tanya dia yang kemudian dijawab "ada" oleh peserta kampanye.

"Siapa?," tanya Anies kembali, disambut teriakan "Jokowi" oleh mereka.

Mendengar jawaban peserta kampanye, Anies mengatakan apakah hal itu tidak berbahaya. Dia juga menanyakan hal tersebut kepada Muhaimin Iskandar yang duduk di belakangnya.

"Gus, nggak bahaya ta? Bahaya iki Gus, Pasuruan iki nekat ya," katanya.

Anies kemudian melanjutkan membacakan poster yang dibentangkan dalam acara kampanye akbar di Pasuruan itu.

"Ayo saya baca lagi, "saya warga Jakarta gamon dari kepemimpinan abah." Gamon iki apa? Oh gagal move on," kata Anies.

Baca juga: H-1 Sebelum Masa Kampanye Ditutup, Anies-Muhaimin Kampanye Akbar Bersama di Pasuruan

Dia kemudian menutup pembacaan poster dengan menjawab bahwa keluhan yang disampaikan para pendukungnya dapat diselesaikan dengan gerakan perubahan memilih Anies-Muhaimin.

"Mas Anies kami kesulitan pupuk, yang datang cuma SPT dan PBB," Oh.. sudah pupuknya sulit malah ditagih pajak ya, perlunya apa? Perubahan!," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com