Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju Pemilu 2024 Satu Putaran, Menko PMK Jelaskan Alasannya

Kompas.com - 07/02/2024, 18:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan mengapa dirinya mendukung pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berlangsung satu putaran.

Salah satunya karena saat ini pemerintah sedang menyiapkan perpanjangan bantuan sosial (bansos) cadangan pangan.

Menurut Muhadjir, pertimbangan itu berkaitan dengan anggaran yang saat ini dimiliki pemerintah.

"Karena pemerintah sedang berinisiatif kalau ada dana cukup, kan bantuan pangan ini cadangan pangan ini akan diperpanjang sampai Juni. Sementara ini sampai Maret nanti akan kita lihat kondisi keuangan pemerintah dan juga kondisi harga-harga bahan pokok terutama beras ini," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Bantah Isu Mundur, Tegaskan Situasi Kabinet Aman

Dia mengatakan, jika nantinya kondisi harga belum bisa dikendalikan maka pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Khususnya, kepada masyarakat yang paling terdampak.

Pemerintah pun disebut sudah mengalokasikan bantuan kepada 22,4 juta keluarga penerima manfaat.

Kemudian, Muhadjir menjelaskan pertimbangan lain mengapa dirinya berharap pemilu hanya berlangsung satu putaran, yakni pertimbangan fiskal, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makroekonomi.

"Kita tahu bahwa kalau nanti harus dua kali putaran itu untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 17,3 triliun. Untuk keamanan sangat tergantung. Semakin tidak aman semakin tinggi biayanya," kata Muhadjir.

"Perkiraan kita bisa sampai Rp 40 triliun total untuk jadi keamanan dan lain-lain, itu ditambah tadi biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp 40 triliun. Itu dari sisi keuangan," ujarnya lagi.

Baca juga: Menko PMK: Mudah-mudahan Pemilu Ini Satu Putaran Saja

Sementara itu, menurut Muhadjir, saat ini anggaran di berbagai kementerian sudah ada yang dikunci. Tujuannya untuk berjaga-jaga jika nantinya pemilu akan berlangsung dua putaran.

"Anggaran pertama-tama itu yang jadi korban itu kementerian-kementerian termasuk Kemenko PMK untuk melaksanakan itu. Biasanya memang nanti kembalikan kepada waktu anggaran perubahan," kata Muhadjir.

"Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita berupaya untuk bisa bagaimana supaya (pemilu) Indonesia satu putaran. Apa pun kalau bagi saya, siapa pun pemenangnya, silahkan saja. Yang penting satu putaran itu lebih bagus daripada dua kali putaran, Menurut saya itu," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melanjutkan.

Lebih lanjut, Muhadjir juga menyinggung soal risiko sosial berupa konflik masyarakat lebih besar jika pemilu berlangsung dua putaran.

Baca juga: TNI AL Siapkan KRI, KAL, dan Patkamla untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke Pulau Terluar

Sebaliknya, dalam pandangannya, konflik sosial akan relatif lebih kecil jika pemilu berlangsung satu putaran.

"Kalau satu putaran saya kira relatif lebih smooth daripada seandainya dua putaran. Kemudian pasti kalau nanti terjadi peningkatan tensi apalagi seperti kondisi yang tidak kita harapkan pasti masalah investasi kita akan terkendala," kata Muhadjir.

"Dan kalau sudah investasi terkendala dampak buruknya berantai kan gitu, ada collateral damage-nya pada pengangguran, kemiskinan jadi efeknya. Dan itulah yang kita hindari gitu. Saya kira itu kenapa saya kemarin melontarkan dan saya tahu itu banyak yang mengomentari di medsos (media sosial) saya baca," ujarnya lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menyinggung soal komentar dirinya soal pemilu satu putaran yang dipersoalkan publik.

"Kalau yang tim pemenangan yang ngomong, dianggap enggak apa-apa. Tapi begitu mereka sudah ngomong semua, saya ngomong dianggap salah," katanya.

Baca juga: Menko PMK: Mudah-mudahan Pemilu Ini Satu Putaran Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com