JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid enggan berkomentar soal aparat kepolisian yang diduga meminta sejumlah rektor membuat video pujian kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, masyarakat dapat menilai sendiri tindakan yang dilakukan aparat tersebut.
"Saya rasa enggak usah saya menanggapi, tapi masyarakat bila melihat dan juga mendengar dan mengetahui berita-berita itu juga bisa menilai sendiri bagaimana," kata Arsjad di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/2/2024).
Di sisi lain, ia hanya mengingatkan bahwa aparat harus tetap bersikap netral menjelang Pemilu 2024, sebagaimana disuarakan oleh banyak pihak.
Baca juga: Ahok Sebut Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, TPN: Tak Ada Arahan dari Kami
Aparat keamanan harus menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan tidak ada yang membedakannya dengan rakyat biasa.
"Jangan lupa bahwa itulah kita ini rakyat Indonesia, kita harus memastikan tadi, bahwa ini menjaga netralitas, itu penting sekali," ujar Arsjad.
Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam permintaan yang disampaikan melalui WhatsApp itu, Hindarto diminta menyampaikan tiga hal.
Baca juga: Respons TPN Ganjar-Mahfud soal Dugaan Surat Suara Tercoblos Nomor 3 di Malaysia
"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/2/2024).
Oknum tersebut memintanya membuat video testimoni untuk Jokowi dengan poin-poin yang telah dikirimkan.
Hindarto menolak membuat video testimoni untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi karena harus menyuarakan kebenaran.
"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran," katanya.
Hindarto menegaskan bahwa posisi Kampus Unika netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024.
"Kami posisinya netral, lalu harusnya demokrasi tanda petik tidak melibatkan kekuasaan. Jadi, itu saja yang kami resahkan dan suarakan," papar dia.
Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengakui bahwa pihaknya meminta video dari para tokoh-tokoh di Semarang, salah satunya Rektor Unika, untuk menyerukan pemilu damai.
Hal itu disebutkan sebagai program cooling system untuk mewujudkan situasi kondusif menjelang pemilu serentak pada 14 Februari mendatang.
"Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, termasuk civitas akademi untuk memberikan dukungan kepada terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini," kata Irwan, Selasa.
Irwan menegaskan, permintaan video tersebut tidak ada permintaan soal apresiasi kinerja Presiden Jokowi, terlebih soal ajakan untuk mendukung paslon capres-cawapres tertentu.
Baca juga: Ganjar Ajak Makan Pria yang Bentangkan Spanduk Prabowo-Gibran, TPN: Karakternya Tidak Anti Perbedaan
"Tidak ada sama sekali (permintaan video soal testimoni presiden). Kami sampaikan video itu hanya merupakan media dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh bahwa hasil testimoni akan kami publish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya (soal pemilu damai)," terangnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.