Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sayangkan Para Capres Banyak Tebar Janji, tapi Tak Bahas Cara Tingkatkan Pendapatan Negara

Kompas.com - 07/02/2024, 06:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan para capres yang tidak membahas secara serius soal bagaimana cara mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan negara.

AHY menyebut para capres hanya menebar janji-janji seputar anggaran di sektor pendidikan, pertahanan, hingga bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut AHY sampaikan dalam pidato politiknya yang berjudul 'Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera' di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

"Selama masa kampanye ini, kita mendengarkan banyak sekali janji dan program yang ditawarkan oleh pasangan capres dan cawapres serta oleh para caleg. Mereka berlomba-lomba mengusulkan peningkatan anggaran di berbagai sektor baik pendidikan, pertahanan, anggaran Desa, gaji pegawai, bansos, maupun program lainnya," ujar AHY.

"Sayangnya pembahasan mengenai upaya peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara nyaris tidak menjadi perhatian yang serius," sambungnya.

Baca juga: AHY Pamer SBY Sudah Terapkan Hilirisasi Sejak 2013, lalu Dilanjutkan Jokowi

AHY menjelaskan, tanpa upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, maka usulan peningkatan anggaran untuk belanja di sektor yang dijanjikan jadi sulit terwujud.

Ia juga menegaskan pembiayaan belanja negara melalui peningkatan utang bukanlah solusi yang berkelanjutan.

"Apalagi pandemi Covid-19 yang lalu telah memaksa kita untuk meningkatkan utang," ucap AHY.

Menurut AHY, penguatan pendapatan negara seyogyanya bertumpu kepada peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Namun, kata dia, hal ini harus dilakukan bukan dengan meningkatkan tarif pajak secara berlebihan, lantaran justru berdampak negatif bagi perekonomian.

"Solusi yang tepat dan berkesinambungan adalah dengan mendorong pendapatan negara melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com