Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Ingatkan Mahfud Tak Provokasi Jelang Pencoblosan Pilpres 2024

Kompas.com - 06/02/2024, 19:09 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD tidak memprovokasi jelang pencoblosan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan, menanggapi pernyataan Mahfud yang menganggap ketua umum partai politik (parpol) yang tak mendukungnya dan Ganjar Pranowo seperti bebek yang bisa dikendalikan.

“Dia bukan kader partai, dia kandidat, jadi situasi-situasi ini menjelang akhir ini kita coba meminimalisasi lah provokasi-provokasi saling menuduh. Karena pemilu kan hanya 14 februari. Setelah itu kalau bisa dua putaran akan terpilih presidennya,” sebut Ali pada Kompas.com, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Tanggapi Mahfud soal Pimpinan Partai seperti Bebek, Yusril: Bagian dari Freedom of Speech

Menurutnya, Mahfud juga mesti menghormati partai politik (parpol) yang sampai saat ini menjadi satu-satunya institusi yang bisa mengusung calon presiden (capres) dan cawapres.

Ia mengungkapkan, semua parpol memiliki etika untuk tidak mengomentari keputusan satu sama lain.

"Semua pertimbangan harus kita hargai, kamu tanya ke partai apapun dia pasti punya alasan mengatakan keputusannya untuk mencalonkan seseorang untuk kebaikan bangsa. Sekali lagi kita saling menghormati keputusan antar partai,” tutur dia.

Selain itu, Ali menganggap Mahfud tak pantas untuk menuding pimpinan parpol seperti bebek yang dikendalikan.

Apalagi, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu bukan kader parpol.


Baca juga: Mahfud MD: Pimpinan Partai yang Tidak Usung Kami seperti Bebek Dikendalikan

"Tidak patut disampaikan Pak Mahfud ini kan cawapres, kontestan. Kedua, dia bukan kader partai. Ketiga, partai itu kan memiliki kedaulatan, pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya,” ucap dia.

Terakhir, Ali memastikan bahwa Nasdem bukan parpol yang bisa dikendalikan oleh pihak luar. Ia menyebutkan, Nasdem memiliki independensi untuk menentukan semua langkah politiknya.

“Insya Allah Nasdem dalam menentukan pilihannya berpegang teguh pada prinsip2-prinsip pada kemaslahatan rakyat. Jadi ya itu disayangkan sekali (pernyataan Mahfud). Masyarakat juga akan menilai itu,” imbuh dia.

Kata Mahfud

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri kegiatan diskusi Tabrak Prof di Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (5/2/2024). Diskusi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi media untuk menyerap aspirasi masyarakat terutama mengenai permasalahan hukum di Indonesia. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/YUANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri kegiatan diskusi Tabrak Prof di Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (5/2/2024). Diskusi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi media untuk menyerap aspirasi masyarakat terutama mengenai permasalahan hukum di Indonesia. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/YU
Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan.

Awalnya, Mahfud mengeklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang.

Baca juga: Cak Imin Respons Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang Dikendalikan

"Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari akun YouTube-nya.

Mahfud menuturkan, kampanye yang dijalankan oleh Ganjar-Mahfud tidak terikat oleh arahan partai.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com