Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Pilpres, Anies Soroti 3,2 Juta Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Kompas.com - 04/02/2024, 21:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, perempuan harus dilindungi karena kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi, jumlahnya mencapai 3,2 juta kasus dalam 8 tahun terakhir.

"Perlindungan, karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi, catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini," kata Anies dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Ditanya Anies Soal Perlindungan Perempuan, Prabowo Singgung Gizi untuk Ibu Hamil

Anies menuturkan, data tersebut baru mencakup kasus-kasus kekerasan yang tercatat dan terlaporkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan bahwa perempuan harus dimuliakan dan dilindungi, kekerasan terhadap perempuan pun tidak boleh dianggap remeh.

"Kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil, dari mulai cat calling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas dan kami akan tindak tegas," kata dia.

Baca juga: Anies Susun Program Bansos Plus, Angkanya Akan Ditingkatkan

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini juga menekankan bahwa perempuan harus mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Bentuknya, kata Anies, bisa diwujudkan dengan menyediakan day care untuk menitipkan anak serta memberikan upah yang setara.

"Soal kesetaraan, yang sekarang bekerja dibangunkan day care sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya, yang ketiga kesejahteraan, perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki," ujar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com