Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Sejahterakan Guru di Jateng, Ganjar: Kasih Gaji Sesuai UMP-UMK Ditambah 10 Persen

Kompas.com - 04/02/2024, 21:18 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bercerita mengenai kebijakan yang dibuatnya untuk menyejahterakan guru saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, kebijakan itu berdampak pada gaji guru di Jawa Tengah.

Mulanya, Ganjar mengatakan, sempat bertanya kepada para guru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) mengenai gaji yang didapatnya.

"Saya mau bercerita pengalaman saya ketika guru SMA, SMK, SLB, diberikan pada provinsi, maka pada saat yang pertama saya tanya adalah, 'Berapa gajimu?" kata Ganjar saat debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

"(Mereka menjawab) 'Rp 300.000, Pak'. Sungguh tidak adil pemerintah ini," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Cerita Didatangi Kelompok Buruh yang Minta Segera Review UU Cipta Kerja

Mendengar gaji guru yang kecil itu, Ganjar lantas meminta agar gaji guru atau tenaga pendidik sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah 10 persen.

"Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, ditambah 10 persen," kata Ganjar.

Setelah itu, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dia mengaku mendorong sertifikasi dan peningkatan kapasitas.

Ganjar juga mengungkapkan, pemerintah provinsi memiliki aplikasi untuk bimbingan teknis secara online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi dan memberikan pengajaran yang bermutu.

"Maka ketika praktik baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik. Dan dia mesti dibebaskan dr persoalan administrasi yang menjerat," ujar Ganjar.

Untuk diketahui, debat kelima Pilpres mengangkat sejumlah tema, yakni, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Pendidikan dan Kebudayaan Harus Dibangun Bersama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com