Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Hasto PDI-P: Pak Ahok Kedepankan Etika

Kompas.com - 03/02/2024, 15:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan bentuk gerakan etika dan kebenaran politik.

Menurut Hasto, keputusan mengundurkan diri dari Pertamina menunjukkan bahwa Ahok adalah sosok yang mengedepankan etika dalam berpolitik.

"Pak Ahok dalam satu spirit yang sama mengedepankan etika dan politik untuk mendukung Ganjar dan Mahfud," kata Hasto di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Akankah Elektabilitas Ganjar-Mahfud Naik?

Hasto mengatakan, gerakan itu sesungguhnya dipelopori oleh calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang memutuskam mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan demi menghindari konflik kepentingan.

Adapun Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ia sampaikan melalui media sosial X @basuki_btp.


Ahok mundur dari Komut Pertamina karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok.

Dalam unggahan itu, Ahok juga mengatakan bahwa ia ia akan mendukung dan juga mengampanyekan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca juga: Megawati dan Menteri dari PDI-P Bakal Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK

 

Hal ini ia tegaskan agar tidak ada kebingungan di masyarakat terkait arah politik dirinya.

"Karena tanggung jawab untuk tidak menggunakan fasilitas negara, tanggung jawab untuk mengedepankan totalitas sebagai pemimpin dari rakyat dan kemudian diikuti pergerkaan dari perguruan tinggi yang mendorong agar demokrasi dari kedaulatan rakyat ini bisa diselamatkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com