Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Gelontoran Bansos Rp 496 T Jelang Pemilu, Surya Paloh: Mengundang Kecurigaan

Kompas.com - 02/02/2024, 10:38 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

DELI SERDANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut, gelontoran dana bantuan sosial (bansos) Rp 496 triliun menjelang Pemilu 2024 menimbulkan kecurigaan.

Surya mengatakan, jika memang masyarakat membutuhkan, ia ingin bansos itu diberikan dalam banyak waktu, tidak hanya menjelang pemilu.

“Jangan karena ada pemilu saja. Itu barangkali orang bisa menduga apa maksud sebenarnya,” kata Surya saat ditemui awak media selepas kampanye terbuka di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).

“Jadi pikiran-pikiran yang mengundang tanda tanya, mengundang kecurigaan, yang saya itu tidak perlu ada,” kata dia.

Baca juga: Jokowi Pernah Bagikan Bansos di Depan Istana, Jusuf Kalla: Jangan Diulangi Lagi, Memalukan Sekali

Menurut Surya, pemerintah seharusnya melihat stabilitas di masyarakat hari ini yang membuat semua pihak nyaman dan tenang.

Ia mengaku tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu. Namun, kata Surya, masyarakat harus dilatih agar memiliki pemikiran kritis.


Dengan nalar kritis itu, mereka bisa ikut mengawasi kebijakan pemerintahan yang sedang berlangsung.

“Untuk bisa mengkritisi sisi kebijakan yang diangkat tidak cocok itu bukan langsung menjadi musuh kita, apalagi musuh negara,” ujar Surya,

Lebih lanjut, ia menyinggung peran Partai Nasdem yang sampai saat ini masih mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Nasdem belum pernah mencabut dukungannya atas kepemimpinan pemerintahan yang ada pada saat ini,” kata dia.

Baca juga: Surya Paloh: Kenaikan Bansos 2024 Jadi Rp 496 Triliun, Apa Maksudnya?

Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang pilpres 2024. 

Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding masa pandemi Covid-19 tahun 2021 Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun pada 2022.

Penyaluran bansos ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan memuat konflik kepentingan.

Sebab, bansos yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi dan anak buahnya yang dinilai condong bahkan mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com