Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Mengaku Tak Punya Program 100 Hari Pertama sebagai Presiden

Kompas.com - 31/01/2024, 12:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

PONTIANAK, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempunyai program 100 hari kerja pertama apabila terpilih sebagai presiden kelak.

"Saya tidak punya program 100 hari pertama, kenapa harus 100 hari pertama? Kenapa, ada yang bisa menjawab? Kenapa kok selalu orang bertanya 100 hari pertama," kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok mahasiswa dan generasi Z di Pontianak Comventiom Center, Rabu (31/1/2024).

Ganjar menjelaskan, konsep 100 hari pertama bagi presiden yang baru dilantik tidak berlaku di Indonesia, berbeda dengan sejumlah negara maju.

Baca juga: Bakal Keliling Jakarta, Jatim, Jabar, Ganjar-Mahfud Tutup Kampanye Akbar di Jateng

Ia menuturkan, di beberapa negara, seorang presiden yang baru dilantik memiliki hak untuk mengubah berbagai aturan dalam 100 hari pertama menjabat.

Sementara, presiden di Indonesia tidak mempunyai kewenangan khusus selama 100 hari pertamanya menjabat.

"Kenapa tidak ada 100 hari pertama, mau apa wong tidak ada kewenangan di 100 hari pertama?" ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.


"Kecuali Anda berada di negara luar, begitu presiden tanda tangan, dia bisa melakukan apapun, di Indonesia presiden harus mengikuti seluruh peraturan perundnag-undangan yang dilakukan," kata Ganjar.

Namun demikian, Ganjar menyebut salah satu program yang bakal segera ia mulai setelah dilantik adalah KTP Sakti yang mengintegrasikan data untuk menyelesaikan masalah di beragam sektor.

Baca juga: Sindir Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo tetapi Kini Dukung, Ganjar: Anda Tidak Etis

"Apakah seluruh persoalan? Belum, baru masuk pada dua sektor yang hari ini nanti siap, satu pendidikan datanya bagus, yang satu kesehatan, yang lain belum," ujar dia.

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu berjanji akan melobi DPR untuk memastikan anggaran program tersebut bisa digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

"Karena apa, di 2025 seluruh anggaran itu yang menetapkan adalah pemerinrahan hari ini. Baru yang nanti yang paling murni itu di 2026," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com