Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye, TPN Ganjar-Mahfud: Dia Politikus Biasa, Bukan Negarawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu.

Menurut dia, dari pernyataan itu, menandakan Jokowi bukanlah negarawan.

"Memang dia mengacu pada undang-undang. Di situ kan kita bisa lihat bahwa sosok Jokowi ini adalah akhirnya manusia biasa. Dia hanyalah politisi biasa, dia bukan seorang negarawan yang selama ini kita anggap Beliau berada dalam posisi itu," kata Chico saat menjadi pembicara secara daring di acara Ganjarian Spartan cabang Swiss, Minggu (28/1/2024) malam.

Baca juga: Sindir Orang yang Tak Mengerti Program Jokowi, Prabowo: Katanya Pinter...

Chico mengatakan itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, Jokowi lebih tepat disebut politikus biasa yang hanya mengincar kemenangan pada pemilu, bukan berpikir pada kehidupan dan generasi mendatang.

"Seperti yang ada perkataan yang pernah disampaikan tokoh internasional, saya lupa namanya ya, bahwa seorang negarawan itu berpikir untuk kehidupan yang akan datang dan generasi yang akan datang, tetapi seorang politisi itu berpikir untuk pemilu yang berikutnya," ucap Chico.

Ia berpendapat bahwa Jokowi memang bisa disebut sukses dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lainnya ketika menjabat sebagai presiden.

Namun, yang disayangkan menurut dia, Jokowi tidak bisa menahan nafsu untuk berkuasa lebih dari dua periode.

"Dan ketika gagal untuk tiga periode, dia mencalonkan anaknya untuk maju," ucap politikus PDI-P itu.

Baca juga: Jokowi Bertemu Sultan HB X, Ganjar: Dalam Konteks Politik, Saya yang Datang Pertama

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, dibolehkannya seorang presiden dan wakil presiden berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu) sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kepala Negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak ditarik ke mana-mana.

"UU Nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

"Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU pemilu, jangan ditarik kemana-mana," kata Jokowi.