Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beras Bulog Ditempeli Gambar Capres, KPK: Sudah Berkali-Kali Diingatkan Konflik Kepentingan

Kompas.com - 26/01/2024, 16:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) menyebut bantuan sosial (bansos) dengan stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) diduga memuat unsur konflik kepentingan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan mengenai adanya konflik kepentingan yang menjadi embrio atau salah satu awal mula persoalan korupsi.

"Terkait dengan bansos yang ada logo-logo calon-calon tertentu, sekali lagi kami di KPK sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan dengan kemunginkan adanya konflik kepentingan, CoI (conflict of interest) ya," kata Alex kepada wartawan, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Komentari Beras Bulog Bergambar Prabowo-Gibran, Cak Imin: Menunjukkan Kemiskinan Etika

Alex mengkritik pandangan sejumlah pihak yang menyepelekan keberadaan logo atau gambar diduga memuat unsur kepentingan dengan anggapan bahwa "yang penting bansos sampai" dan tidak mengambil keuntungan berupa uang.

Padahal, kata Alex, keuntungan tidak selalu berupa materi seperti uang melainkan bisa juga berbentuk citra yang baik.

"Imege (citra) kan juga sebuah keuntungan, apalagi ketika itu terjadi di saat seperti ini, pada saat Pemilu," ujar Alex.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut mengatakan, pada masa pilpres seperti saat ini para kandidat capres dan cawapres berlomba menarik simpati masyarakat.

Baca juga: Indopol Temukan Tingginya Pemilih Bimbang, Disebabkan Faktor Bansos hingga Intervensi Aparat

Keberadaan bansos dengan logo pasangan capres dan cawapres itu berpotensi disalahpahami karena tidak semua masyarakat memahami bahwa pengadaan bansos bersumber dari uang negara, bukan dari pasangan calon tersebut.


Alex mengingatkan, perbuatan menempelkan logo salah satu paslon pada bansos tidak diperbolehkan. Jika memang hendak ditempel logo, maka harus ketiga pasangan capres dan cawapres.

"Tidak satu pasangan saja. Ini jelas ada unsur konflik kepentingan, ini kalau dilakukan secara masif ya. Apakah itu korupsi atau tidak?" kata Alex.

"Sekali lagi karena ini uang negara, pasti ada unsur keuntungan meskipun sifatnya tdk berupa materi, tapi berupa image," lanjut Alex.

Diberitakan sebelumnya, foto beras Bulog yang ditempel stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran beredar di media sosial X (dulu Twitter).

BBaca juga: Beras Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud: Bansos Bukan Milik Satu Paslon

eras lima kilogram tersebut merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.

"Dari Bulog tidak ada atribut apa pun," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com