Prabowo Dilaporkan soal Akun X Kemenhan, Ganjar: Saya Sarankan Mundur

KENDAL, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Saran ini Ganjar sampaikan menyusul aduan Koalisi Masyarakat Pemilu Bersih ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyangkut akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mengunggah tagar #PrabowoGibran2024.

Ganjar mengatakan, berkaca dari sejumlah kejadian seperti penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye, ia menyarankan para capres-cawapres yang menduduki jabatan publik mundur, bahkan wakilnya sendiri, Mahfud MD.

Baca juga: Ganjar Minta Mahfud Mundur sebagai Menko Polhukam

"Maka saya sarankan mundur lah. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar saat ditemui awak media di Pesantren Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut Ganjar, persoalan ini sudah menjadi diskursus apakah seornag pejabat setingkat menteri gubernur, dan bupati/wali kota yang mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mesti mundur.

Ketika pemerintah memutuskan bahwa mereka tidak perlu mengundurkan diri, kata Ganjar, timbul potensi conflict of interest atau benturan kepentingan.

Baca juga: Soal Kedekatan dengan Kubu Ganjar, Timnas Amin Akui Banyak Kecocokan

Ganjar mengaku telah berdiskusi dengan Mahfud yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pihaknya mengakui terdapat potensi konflik kepentingan dengan keberadaan jabatan tersebut.

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal soal ini agar fair lebih baik mundur lah," tutur Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, jika pemerintah menerbitkan atau mengubah aturan agar capres-cawapres mundur dari jabatannya maka akan lebih baik dan masyarakat senang.

Dengan demikian, polemik soal bantuan sosial (bansos) beras yang diduga digunakan untuk kampanye bisa diminimalisir.

Baca juga: Ganjar Kenang Saat Jokowi Puji Progres Pembangunan Jalan Solo-Purwodadi

"Karena tidak ada yang mengeklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian kan enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," kata Ganjar.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih melaporkan dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial @Kemhan_RI oleh Prabowo Subianto dan tim pengelola @Kemhan_RI kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Selasa (23/1/2024).

Laporan ini dilayangkan setelah akun @Kemhan_RI, di platform sosial media X mengunggah postingan foto komplek perumahan berisi tagar yang mengarah pada unjuk citra diri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang diposting pada 21 Januari 2024 pukul 10:25.

Baca juga: Erick Thohir Dukung Prabowo, Ganjar: Yang Penting Jangan Pakai Fasilitas Negara

“Substansi yang kami laporkan adalah adanya cuitan di akun resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yakni akun resmi X atau twitter di mana ada hashtag salah satu pasangan calon yakni pasangan calon Prabowo-Gibran yg yang mana di dalam hashtag tersebut ada #PrabowoGibran2024,” kata perwakilan Koalisi Ibnu Syamsu Hidayat saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Selasa siang.