Ganjar Beberkan Cara Cegah Korupsi, Digitalisasi Sistem Keuangan hingga Kembalikan Independensi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan cara pencegahan korupsi dalam acara Paku Integritas yang dihelat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

Menurut Ganjar, langkah pertama untuk mencegah praktik korupsi ialah dengan melakukan digitalisasi sistem keuangan.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu menyebut selain mencegah korupsi, digitalisasi keuangan juga mempunyai dampak terjadinya penghematan anggaran.

"Dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan, kalau tidak salah yang Rp 100 juta itu mesti menjadi komitmen," kata Ganjar.

Baca juga: Singgung Pengalaman di Jateng, Ganjar: Teladan Pemimpin Cara Paling Gampang Berantas Korupsi

Cara kedua, lanjut Ganjar, pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan menguatkan sistem e-budgeting dan e-planning di lingkungan birokrasi.

Menurut Ganjar, dua hal itu menjadi sebuah kewajiban dalam birokrasi untuk menguatkan transparansi.

Selain itu, transaksi anggaran juga harus benar-benar dapat dikontrol oleh pemimpin. Tujuannya tak lain agar anggaran yang disediakan benar-benar sampai ke tangan pelaksana pengguna anggaran.

"Mesti dikontrol oleh pemimpin tertinggi dan itu adalah dasbord yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung," tegas Ganjar.

Baca juga: Singgung Pengalaman di Jateng, Ganjar: Teladan Pemimpin Cara Paling Gampang Berantas Korupsi

Langkah pencegahan korupsi berikutnya, Ganjar menyebut pentingnya mengembalikan independensi KPK. Salah satu cara untuk mengembalikannya yaitu dengan meningkatkan integritas aparatur KPK.

"Menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk diintervensi oleh siapapun," ungkap dia.

Di samping itu, Ganjar mengatakan bahwa Kejaksaan dan Kepolisian juga bisa mendorong transparansi kepada masyarakat tanpa adanya intimidasi dalam pencegahan korupsi.

Cara berikutnya adalah penguatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Tentu saja instrumen LHKPN. LHKPN bukan cerita yang sulit. Penguatan LHKPN itu didorong dengan whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiannya," pungkasnya.