Polri Ungkap Sasaran Pengamanan Pemilu, Termasuk Distribusi Logistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pengamanan dilakukan melalui Operasi Mantap Brata.

Pengamanan yang dilakukan mencakup pendistribusian logistik dan pengamanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko lantas mengungkapkan sejumlah sasaran pengamanan dalam Operasi Mantap Brata.

"Yang pertama adalah sasaran tentunya dari capres dan cawapres (calon presiden dan calon wakil presiden) sendiri. Kemudian, terkait dengan tempat pemungutan suara (TPS), kantor-kantor yang menjadi bagian penting untuk menjadi penyelenggaraan pemilu dan salah satunya adalah logistik pemilu, termasuk distribusinya," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Saat Ganjar Terima Informasi Ada Dugaan Intimidasi ke Pensiunan TNI-Polri agar Tak Hadiri Acara Deklarasi...

Trunoyudo mengatakan, pengamanan distribusi logistik pemilu ini merupakan kewajiban Polri. Hal ini juga tertuang dalam nota kesepahaman antara Polri dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara serta pengawas penyelenggara Pemilu 2024.

Dia memastikan bahwa Polri berkomitmen mendukung jalannya Pemilu agar aman, lancar serta bernuansa persatuan dan kesatuan.

Terkait dengan distribusi logistik pemilu, Trunoyudo menyebut bahwa Polri memiliki satuan tugas (satgas) bantuan operasi yang terdiri polisi udara dan polisi perairan (polair).

"Dalam tugas fungsinya polisi perairan itu memiliki fungsi untuk mendukung sarana angkutan perairan dan baik bagi satgas lainnya yakni satgas Operasi Mantap Brata, termasuk juga untuk kepentingan pemilu terkait distribusi logistik pemilu," ujar Trunoyudo.

Baca juga: Yakin TNI, Polri, dan ASN Netral dalam Pilpres 2024, Anies: Instruksi Presiden akan Dilaksanakan

Sementara itu, menurut Trunoyudo terkait waktu pengamanan distribusi logistik akan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan KPU.

"Sejak kapan, tentu sejak KPU melakukan distribusi dimulai sudah melekat Polri untuk melakukan pengamanan, penyelenggaraan tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu sampai dengan saat ini," katanya.

Selain itu, Trunoyudo bahwa memastikan Polri dalam posisi netral terkait penyelenggaraan pemilu.

Polri juga berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pemilu dapat berintegritas dan berkualitas.

"Polri komitmen dalam penyelenggaraan pemilu ini mengamankan dan Polri netral, semua dalam koridor bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tentunya pemilu ini dapat berintegritas dan juga berkualitas," ujar Trunoyudo.

Baca juga: Polri Terima 13 Laporan dari Bawaslu Terkait Kasus Tindak Pidana Pemilu