Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar-Mahfud Siap Penuhi Undangan KPK untuk Bicara Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 11/01/2024, 07:16 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hotasi Nababan memastikan, Ganjar-Mahfud akan memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bicara soal komitmen pemberantasan korupsi.

Ganjar-Mahfud akan bicara dalam acara Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Januari mendatang.

Seluruh capres-cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024 diundang menghadiri acara itu.

"Jadi setiap calon presiden dan wakil presiden akan menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi, acaranya minggu depan tanggal 17 Januari 2024," kata Hotasi usai mengikuti rapat dengan tim KPK di Gedung KPK, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: KPK Undang 3 Capres-Cawapres Bicara Pemberantasan Korupsi, Persiapan Teknis Mulai Dibahas

Hotasi menyebut, dalam pertemuan dengan tim KPK itu, ia sudah menyampaikan komitmen bahwa Ganjar-Mahfud akan menghadiri forum tersebut.

Menurut dia, Ganjar sudah siap berpidato menyampaikan pemberantasan korupsi (KPK).

"Nanti kita tunggu pidato Pak Ganjar mengenai pemberantasan korupsi," ujar Hotasi.

Sejumlah awak media telah mencoba wawancara dengan perwakilan pasangan calon 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, mereka menolak.

Adapun perwakilan capres nomor urut 1 tidak tampak karena tidak ada yang mengenakan pakaian dengan identitas Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: KPU Akui Perempuan yang Teriaki Anies Bacot Masuk Arena Debat Pakai Undangan KPU

Terpisah, Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, rapat koordinasi dan teknis agenda Paku Integritas di KPK diikuti tiga perwakilan pasangan capres-cawapres.

Selain persoalan teknis, kata Ipi, KPK dan perwakilan tim dari para capres-cawapres juga membicarakan substansi yang diharapkan dielaborasi dalam forum itu.

"Diharapkan nantinya dapat dielaborasi oleh masing-masing paslon sebagai wujud komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi," tutur Ipi dalam keterangannya kepada wartawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com