Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Temukan Logistik Pemilu Rusak, KPU: Akan Diklarifikasi, Kami Punya Data Sendiri

Kompas.com - 09/01/2024, 19:59 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara perihal temuan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI soal logistik Pemilu 2024 yang rusak.

Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat mempertanyakan persentase kerusakan logistik yang dirilis Bawaslu.

Sebab, Bawaslu tak mengumumkan berapa jumlah logistik yang rusak, melainkan hanya persentase wilayah kabupaten/kota yang ditemukan kerusakan logistik.

"Ya itu dari Bawaslu. Kita juga punya data sendiri. Kita kan yang melakukan dan melaksanakan. Ditemukan berapa banyak di tempat mana? Itu yang akan kita klarifikasi. Kita ada datanya juga kok," kata pria yang akrab disapa Drajat itu kepada wartawan pada Selasa (9/1/2024).

"Temuan banyak itu berapa dari total sekian miliar surat suara? Kan hanya ratusan, sebagian hanya 1.000 atau berapa kemarin," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Temukan Persoalan Distribusi Logistik Pemilu Bermasalah di Banyak Wilayah

Ia mengeklaim bahwa KPU sedang mempelajari hal itu dan dalam waktu dekat akan menyampaikan ihwal temuan kerusakan logistik.

Drajat beralasan, kerusakan logistik yang ditemukannya justru menjadi bukti bahwa proses sortir yang dilakukan oleh KPU berjalan.

"Justru dengan sortir kita buktikan bahwa kita bekerja, ada surat suara yang tidak layak, itu kita sortir dan kita gantikan ke percetakan," kata dia.


Sebelumnya diberitakan, Bawaslu RI menemukan sejumlah masalah distribusi logistik Pemilu 2024.

"Pada prinsipnya Bawaslu ketika melakukan pengawasan itu dengan dasar melakukan standar dan prinsip tepat jumlah, kemudian tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien," kata anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda, dalam rilisnya pada Senin (8/1/2024).

Namun demikian, Bawaslu tak merilis jumlah logistik yang bermasalah, melainkan hanya cakupan kabupaten/kota tempat ditemukannya masalah logistik.

Berikut daftar masalah distribusi logistik Pemilu 2024 yang ditemukan Bawaslu sejauh ini:

Tahap 1

Dalam distribusi logistik tahap 1 (13 September-11 November 2023), Bawaslu menemukan kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota (34,5 persen).

Baca juga: Anies Dilaporkan ke Bawaslu karena Serang Prabowo di Debat Capres

Hasil pengawasan, Bawaslu juga menemukan bilik suara rusak di 61 (11,9 persen) kabupaten/kota.

Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24,1 persen) kabupaten/kota serta segel yang rusak di 30 (5,9 persen) kabupaten/kota.

Halaman:


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com