Jokowi Minta Ribuan Platform Digital Pemerintah Disatukan, Cegah Pemborosan Belanja Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta ribuan platform aplikasi digital yang kerap dipakai kementerian/lembaga disederhanakan dan disatukan dalam satu aplikasi terpadu.

Kepala Negara tidak ingin ada platform baru lainnya yang dibentuk dan berujung pada pemborosan belanja infrastruktur digital.

"Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Jokowi Sebut Debat Capres Serang Personal, Anies: Kok Presiden Komentar soal Debat Ya?

Menurut Jokowi, Kabinet Indonesia Maju masih memiliki waktu 9 bulan untuk mereformasi birokrasi sebelum selesai menjabat tahun ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, transformasi digital menjadi keharusan. Keterpaduan layanan digital pemerintah harus diimplementasikan demi mempercepat dan mempermudah layanan.

"Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan. Dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana," ucap Jokowi.

Baca juga: Bantah Jokowi, Ganjar: Saya Serang Program, Bukan Personal

Jokowi lantas meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk segera mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Digital.

Ia meminta platform-platform yang tercecer itu masuk ke dalam satu aplikasi inti.

"Konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional dan sekali lagi, perkuat keamanan digital kita," bebernya.

Kemudian, ia meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi praktik nasional.

Begitu pula meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mempercepat pengembangan Digital ID

"Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai. Dan juga Menkominfo segera transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatkan pelayanan digital kita. Dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menko Marinves," jelas Jokowi.