Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Sebut Data Pertahanan yang Dipaparkan Ganjar Bukan Rahasia dan Bisa Diakses Publik

Kompas.com - 08/01/2024, 17:03 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyatakan data pertahanan yang dibuka oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bukanlah data rahasia.

Ia menyampaikan data itu bisa diakses publik secara luas. Sebab, salah satu sumbernya berasal dari website Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

“Jadi misalnya ada data pencapaian MEF 2024, yang 2023 bulan September ada di angka 65 persen, data itu kami dapatkan di websitenya Kemenkopolhukam. Kalau masuk ke LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), lalu deputi IV adalah deputi pertahanan negara,” ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Baca juga: TPN Sebut Tak Ada Arahan untuk Pendukung Ganjar Acungkan 3 Jari Saat Prabowo Bicara

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sebagian data juga diambil dari berbagai lembaga kredibel di luar negeri.

Salah satu rujukan TPN Ganjar-Mahfud soal data pertahanan adalah laporan dari The International Institute of Strategic Studies (IISS).

“Ketika Mas Ganjar misalnya menjabarkan bahwa alokasi anggaran belanja pertahanan kita bandingkan dengan PDB itu cenderung menurun ya sumber data kami adalah IISS di London yang setiap Februari biasanya mengeluarkan military balances,” ucapnya.

“Ini salah satu data paling dipercaya di bidang pertahanan militer yang memuat kekuatan, kemampuan pertahanan, alutsista negara-negara seluruh dunia dengan analisis-analisis tajamnya,” sambung dia.

Baca juga: Pendukung Ganjar Diprotes Grace Natalie, TPN Sebut Tindakan Acungkan 3 Jari Tak Ganggu Debat

Ia menekankan, data yang dimiliki oleh Ganjar dan disampaikan dalam debat capres di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024) malam tidak melanggar aturan undang-undang apapun.

“Karena data itu ada di websitenya Kemenkeu, data itu ada di websitenya Kemenkopolhukam, data itu juga ada di website lembaga-lembaga kajian global yang dipercaya,” imbuh Andi.

Adapun, Ganjar dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat saling serang narasi dalam debat capres kemarin malam.

Momen itu terjadi saat Ganjar mempertanyakan kenapa minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal Indonesia turun.

Prabowo lantas menyatakan tak punya cukup waktu untuk membuka data tersebut dalam debat. Namun, ia menyatakan terbuka jika Ganjar ingin beradu data dalam kesempatan lain.

Baca juga: Melihat Gagasan Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Keamanan Siber di Indonesia...

Di sisi lain, Prabowo juga sempat menuturkan pada capres nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa data pertahanan Indonesia tak bisa dibuka sepenuhnya ke publik karena ada yang bersifat rahasia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com