Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Singgung "Orang Dalam" Prabowo di PT Teknologi Militer Indonesia saat Tanya Soal Etika

Kompas.com - 07/01/2024, 21:39 WIB
Syakirun Ni'am,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung keberadaan orang dalam di PT Teknologi Militer Indonesia (TNI) yang disebut terkait dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Pernyataan itu Anies ungkapkan saat membicarakan dan menanyakan mengenai pentingnya standar etika yang harus dimiliki presiden selaku panglima tertinggi militer dalam sesi tanya jawab debat ketiga.

Anies mengatakan, sebagai panglima tertinggi, presiden akan memutuskan pengerahan pasukan yang berisiko pada hilangnya nyawa prajurit. Menurutnya, hal itu merupakan keputusan menyangkut etik.

"Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan banyak 'orang dalam' dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia defense security, lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate," ujar Anies dalam debat di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Sindir Prabowo Soal Strategi Hubungan Internasional, Anies: Semua Orang Bisa Cari di Google

Anies lantas menyinggung bagiamana peristiwa terkini yang menjadi sorotan, yakni proses putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia calon presiden atau wakil presiden yang sarat dengan pelanggaran etik.

Putusan MK itu membuat putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Meski masalah etika dalam putusan itu dipersoalkan, Prabowo memutuskan tetap maju dengan Gibran sebagai pendampingnya.

"Artinya ada kompromi atas standar etika, ini fakta. Ini fakta," kata Anies.

"Kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginyaa. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua?" lanjut Anies.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat secara selang seling, yakni pertama capres, kedua calon wakil presiden (Cawapres), dan ketiga capres dengan tema berbeda-beda.

Baca juga: Anies Tanya Prabowo: Apa Hubungan Standar Etika Pemimpin Negara dengan Kemampuan Menjaga Kedaulatan Negara

 


Berdasarkan catatan Kompas.com, PT Teknologi Militer Indonesia pernah menjadi sorotan karena disebut terkait dengan tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Raperpres disebutkan, rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Merujuk pada salinan akta perusahaan PT TMI yang diterima Kompas.com, perusahaan itu didirikan pada 14 Agustus 2020 dengan bentuk perseroan tertutup dan diisi oleh kolega Prabowo.

Pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com