Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Gaungkan Pertahanan Sakti 5.0 dalam Debat Capres Kedua

Kompas.com - 07/01/2024, 21:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ingin menghadirkan pertahanan sakti 5.0 jika terpilih menjadi Presiden RI pada 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam debat capres kedua yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.

Ini disampaikan Ganjar karena khawatir penguatan industri pertahanan pada 2024 sulit tercapai karena perencanaan yang tidak kokoh.

"Kalau kita lihat di 2024, rasa-rasanya agak berat dicapai. Maka saya khawatir, makin mundur, tidak ajeg dalam perencanaan, ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudra untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0," kata Ganjar dalam debat.

Baca juga: Industri Pertahanan Dalam Negeri Ekspor 500 Unit Bom Latih untuk Militer Vietnam

Adapun kata "sakti" belakangan kerap disampaikan Ganjar menjadi program-programnya jika terpilih sebagai Presiden.

Selain pertahanan sakti, program Ganjar-Mahfud yaitu KTP Sakti yang merupakan akronim dari Satu Kartu Terpadu Indonesia.

Namun, untuk pertahanan sakti 5.0, Ganjar belum menjelaskan secara detail karena kehabisan waktu debat.

Baca juga: Ganjar: Belanja Alutsista Harus Jadi Investasi Pertahanan


Lebih jauh, Ganjar juga menilai bahwa persoalan pertahanan bisa diselesaikan dengan cara menumbuhkan ekonomi mencapai 7 persen setiap tahunnya. Bahkan menurut Ganjar pertumbuhan ekonomi 7 persen adalah wajib.

"Saya ingin menyatakan dngan jelas maka pertimbuhan ekonomi 7 persen wajib. Alokasi satu sampai dua persen PDB, menurut saya menjadi keharusan agar kuat, dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com