Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Sebut Jokowi Lebih Baik Tegaskan Berpihak, Sekjen PDI-P: Beliau yang Selama Ini Kampanye untuk Pak Jokowi

Kompas.com - 07/01/2024, 18:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo justru yang membantu Joko Widodo (Jokowi) menang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Ini disampaikannya saat ditanya soal Ganjar yang menyarankan Jokowi sebaiknya mendeklarasikan diri mendukung capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

"Ya saya bisa memahami sikap dari Pak Ganjar, yang jelas Beliau selalu, selama ini berkampanye buat Pak Jokowi. Ketika jadi gubernur juga ikut gotong royong, ketika pilpres putaran pertama, kedua," kata Hasto di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) sebelum debat capres.

Baca juga: Hasto Sebut Ganjar Akan Tunjukkan Beda Dirinya dengan Prabowo dalam Debat Nanti Malam

Jokowi melakukan makan malam bersama dengan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Hal ini kemudian ditanggapi dua capres lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Ganjar menyebut makan malam itu menegaskan keberpihakan Jokowi pada Prabowo untuk Pilpres 2024.

Menurut Ganjar, yang terpenting sikap keberpihakan Jokowi itu tidak diikuti dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa 'Ya saya berpihak', yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil, kalau buat saya biasa saja," ujar dia.

Baca juga: Ganjar Sebut Jokowi Lebih Baik Tegaskan Berpihak pada Pilpres 2024

Sementara itu, menurut Hasto, semua pihak perlu menghormati sikap politik Jokowi pada 2024.

"Kita menghormati sikap Pak Jokowi sebagai pribadi, tapi sebagai presiden harus memastikan bahwa Pemilu berjalan demokratis, aman dan damai," ujar dia.

Hasto juga berkomentar mengenai pertemuan Jokowi dengan beberapa ketua umum partai politik pengusung Prabowo, yakni Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Artinya dalam pertemuan-pertemuan itu menunjukkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud yang berpihak pada wong cilik, rakyat, ini memang harus dihadapi dengan berbagai kepungan-kepungan," ujar dia. 

"Dan ini menunjukkan bahwa pergerakan rakyat inilah yang akan jadi destiny dari kepemimpinan Pak Ganjar. Karena dia berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan elite, bukan oligarki," ucap Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com