Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Di Tengah Naiknya Harga Kebutuhan Pokok, Pak Prabowo Lebih Pilih Beli Alutsista

Kompas.com - 06/01/2024, 21:39 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang disebut menambah utang luar negeri.

Ia mengkritik kebijakan tersebut karena diambil di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang semakin melonjak.

"Pak Prabowo di tengah persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok, lebih memilih untuk menambah pinjaman luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alutsista," ujar Hasto dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDI-P, Sabtu (6/1/2024).

Baca juga: TKN Minta Ganjar dan Hasto Belajar APBN Sebelum Tuding Prabowo Tambah Utang

Hasto mengatakan, kebijakan pertahanan Prabowo ini sangat berbeda dengan rencana yang akan dilakukan calon presiden (capres) asal PDI-P, Ganjar Pranowo.

Ia menyebut, Ganjar memiliki pandangan pengadaan alutsista bagian dari pengembangan kempampuan anak bangsa untuk berinovasi di bidang teknologi pertahanan.

"Sehingga industri pertahanan akan dibangun dengan memaksimalkan kemandirian dari seluruh kemampuan anak-anak bangsa, khususnya anak-anak muda untuk menguasai teknologi masa depan yang berkaitan dengan pertahanan," ujar Hasto.

Politikus PDI-P ini mengatakan, Ganjar akan mendorong rasa cinta produk dalam negeri kepada prajurt TNI.


Ia percaya alutsista yang diproduksi anak bangsa juga sama mutakhirnya dan bisa memberikan pandangan geopolitik yang besar untuk bangsa Indonesia.

Baca juga: Diisukan Bakal Hapus Bansos jika Jadi Presiden, Ganjar: Yang Ngomong Bohong

Selain itu, Ganjar disebut memiliki cara pandang geopolitik dengan melihat aspek geografis.

Hasto menyebut Menteri Pertahanan era Jokowi itu lebih mementingkan pertemanan antar-negara dengan membeli alutsista bekas.

"Pak Prabowo (memilih geopolitik) dengan membeli alutsista bekas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com