PDI-P Kritik Utang Belanja Alutsista: Ketika Rakyat Menghadapi Kenaikan Harga, Prabowo Justru Nambah Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari hutang luar negeri.

Menurut Hasto, kebijakan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Menhan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto itu justru tidak berpihak kepada rakyat.

"Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, di kehidupan sehari-hari, Pak Prabowo menambah hutang luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alat utama sistem persenjataan (alutsista)," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

"Bukan dengan cara memberdayakan industri nasional, kemampuan anak bangsa untuk melakukan kemajuan, loncatan dan percaya pada kemampuan sendiri," lanjutnya.

Baca juga: Sebut Ada Perubahan Sumber Data Penerima Bansos Pangan 2024, Politikus PDI-P Harap Tidak Ada Politisasi

Hasto juga menyoroti kebijakan pertahanan Prabowo untuk pengadaan alutsista dengan membentuk suatu perusahaan teknologi militer. Namun menurutnya, di dalam perusahaan itu banyak diisi oleh sahabat-sahabat Prabowo sendiri.

Sehingga hal tersebut menurutnya sangat berbeda dengan konsep pertahanan yang diusung oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD.

"Hal ini yang membedakan antara kekuatan yang berintikan rakyat yang membangun pertahanan dari kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan industri alutsista nasional daripada sekedar beli, beli dan beli bahkan pakai pinjaman luar negeri yang meningkat hingga mencapai Rp 386 triliun rupiah," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 407 Triliun Sepanjang 2023

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan soal adanya kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Kenaikan tersebut sebelumnya dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama Menhan Prabowo dan sejumlah pejabat lain di Istana Kepresidenan Bogor pada 28 November 2023 lalu.

Sri Mulyani ikut hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya rapat menyepakati kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Untuk tahun 2020 - 2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada 29 November 2023.

Baca juga: Jokowi Enggan Gantikan Megawati Sebagai Ketum PDI-P

Sri Mulyani lalu menjelaskan alasan disepakatinya kenaikan anggaran belanja alutsista oleh pemerintah.

Yakni karena kondisi alutsista yang dimiliki Indonesia dan potensi ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik.