Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Dukungan dari FBR, Mahfud Sebut Banyak Warga Betawi Tersingkir dari Perkotaan

Kompas.com - 06/01/2024, 17:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Jessi Carina

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa suku-suku dan masyarakat adat harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mencontohkan, ada banyak pusat kegiatan warga Betawi yang tersingkir dari kehidupan perkotaan Jakarta.

"Masyarakat adat dan suku-sukunya atau suku-suku dengan masyarakat adat harus mendapat perlindungan dari negara," kata Mahfud seusai acara deklarasi dukungan dari Forum Betawi Rempug di Pulogebang, Jakarta, Sabtu (6/1/2024) siang.

"Kita tahu di Jakarta banyak sekali pusat-pusat masyarakat Betawi itu tersingkir dari kehidupan perkotaan," lanjut Mahfud.

Baca juga: FBR dan Ikatan Keluarga Madura Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Menurut Mahfud, saat ini banyak masayrakat adat yang terpaksa meninggalkan dan menjual tanahnya untuk keperluan industri dan investasi.

Padahal, kata dia, industri dan investasi itu bisa saja tidak memikirkan nasib masyarakat setempat yang sudah lebih dulu berada di lokasi tersebut.

"Saya banyak menangani kasus seperti ini, di mana masyarakat itu tiba-tiba terusir dari tempatnya sendiri karena perampasan atas hak-haknya," kata Mahfud.

Adapun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat dukungan dari organisasi masyarakat Forum Betawi Rempug dan Ikatan Keluarga Madura.

Baca juga: Mahfud Sebut Indonesia Makin Mundur karena Banyak Ketidakpastian Hukum

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim mengatakan, pihaknya memilih mendukung Ganjar-Mahfud karena menolak praktik politik identitas dan politik dinasti.

FBR dan Ikama juga percaya bahwa Ganjar-Mahfud dapat memimpin Indonesia untuk menjadi lebih baik.

"Harapan kita titipkan kepada bapak Ganjar dan Bapak Mahfud untuk memimpin Indonesia kedepan agar menjadi lebih baik sederhananya karena kita tidak ingin ada politik identitas yang berlebihan dan politik dinasti yang kronis," kata Luthfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com