Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Bansos Lestarikan Kemiskinan, Cak Imin: Itu Kewajiban Negara

Kompas.com - 06/01/2024, 15:49 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JOMBANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menilai, bantuan sosial (bansos) merupakan kewajiban negara yang harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang berpandangan bahwa pemerintah semestinya sedikit demi sedikit mengurangi pemberian bansos kepada masayrakat miskin.

“Bansos dibutuhkan, bansos itu bukan diteruskan atau tidak diteruskan, bansos itu kewajiban negara untuk rakyat yang membutuhkan pertolongan,” kata Cak Imin saat ditemui di Gedung Olah Raga (GOR) Madrasatul Qur'an, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).

Baca juga: Cak Imin: Jangan Sampai Prestasi Jokowi Terganggu karena Tak Netral

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, bansos merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

Terlebih, bansos merupakan program pemerintah yang sumber pengadaannya berasal dari uang rakyat.

“Jadi bukan kebaikan negara atau kebaikan pemerintah, bukan, ini kewajiban. Sehingga itu uang rakyat dikembalikan ke rakyat, tidak boleh diklaim oleh siapapun,” kata Cak Imjn.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ma'ruf Amin menilai, pemberian bantuan sosial secara terus-menerus sama saja melestarikan kemiskinan.

"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Cak Imin Hadiri Pernikahan Anak Pengasuh Ponpes MQ Tebuireng

Ma'ruf lantas berharap, anggaran pemerintah pada 2024 ini tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial.

Namun, anggaran pemerintah juga bisa dialokasikan pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan.


Dia pun menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.

"Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan, jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan," kata Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com