Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budiman Sudjatmiko Sebut Pilpres 1 Putaran Bukan Pilihan, Suatu Keharusan

Kompas.com - 04/01/2024, 21:39 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan, Pilpres 2024 harus berjalan satu putaran untuk Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkapkan Budiman dalam acara “Ngobar Biru Ceria-02” di Sekber Relawan Prabowo-Gibran, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (4/1/2024).

“Kalau kita mau berpikir strategis, memang satu putaran itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan,” kata Budiman.

Baca juga: Prabowo: Indonesia Akan Jadi Negara Produktif, Bukan Pasar Negara Lain

Budiman mengatakan, pada 2024, beberapa negara strategis juga menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) sehingga berpotensi memengaruhi geopolitik dunia.

Ia menyebut negara-negara seperti Taiwan, Rusia, Inggris, India hingga Amerika Serikat juga menyelenggarakan pemilu pada tahun ini.

"Kita juga harus tahu di dunia ada puluhan negara yang mau pemilu, ada Taiwan, Rusia, Amerika, Inggris, dan India. Karena itu, kita tidak boleh meraba-raba dengan ketidakpastian,” ujar Budiman.

Baca juga: Prabowo: Masih Ada Ketimpangan Kesempatan antara Perempuan dan Laki-laki

Dengan pengalaman yang dimiliki Prabowo, Budiman meyakini bahwa Prabowo akan lebih memberi kepastian di tengah dinamika geopolitik.

“Pak Prabowo punya pengalaman itu," tutur Budiman.


Budiman juga mengungkapkan alasannya mendukung Prabowo, meski ia harus dipecat sebagai kader PDI-P, partai yang mendukung paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Satu-satunya aspek untuk mendukung Pak Prabowo yaitu aspek geopolitik,” kata Budiman.

Budiman juga mengatakan, apabila Pilpres 2024 berjalan dua putaran, ia menganggap hal itu menyia-nyiakan waktu dalam merancang geopolitik dan geostrategi.

Baca juga: TKN Sebut Jokowi Terang-terangan Dukung Prabowo, Istana: Presiden Tetap Fokus Kerja

“Warisan-warisan, proyek-proyek besar yang sudah diberikan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), yang sudah divisikan oleh Pak Prabowo di dunia, yang mana nanti partner kita akan berubah,” kata Budiman.

“Partner starategis kita akan berubah tatkala (ada) perubahan IKN (Ibu Kota Nusantara), soal hilirisasi. Harus kita akui (kita) masih membutuhkan sahabat-sahabat yang masih bisa diajak ngobrol di negara di mana mereka juga masih belum tahu siapa pemimpinnya,” ucap Budiman.

Budiman menuturkan bahwa hilirisasi, digitalisasi, dekarbonisasi, optimalisasi desa, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan proyek besar yang ingin dikerjakan Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com