Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Banyak yang Tuduh Saya Kudeta, Mungkin Muka Saya Muka Kudeta

Kompas.com - 04/01/2024, 15:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku percaya eksistensi demokrasi di Indonesia. 

Itu disampaikan Prabowo saat mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2023) untuk berdiskusi.

Prabowo diundang sebagai capres menjelang hari pers nasional.  

Prabowo mengaku kerap dituding ingin melakukan kudeta, bahkan ketika masih aktif sebagai tentara sekali pun.

Namun, Prabowo menegaskan kepercayaannya terhadap demokrasi.

Baca juga: Ponpes Buntet Ubah Dukungan dari Ganjar ke Prabowo, Apa Alasannya?

"Saya orang yang percaya dengan demokrasi. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya dengan demokrasi, ya kan? Saya dulu tentara, dulu banyak menuduh saya ini, itu, mau kudeta, ya kan. Tapi saya tidak kudeta. Berkali-kali. Enggak tahu, mungkin muka saya muka kudeta kali. Tapi tidak, saya percaya demokrasi," ujar Prabowo di kantor PWI Pusat, Kamis (4/1/2024).

Prabowo lantas membeberkan bukti-bukti dirinya mengikuti proses demokrasi selama ini.

Menurut Prabowo, ia pernah mengikuti konvensi capres Partai Golkar, meski tidak terpilih.

Lalu, Prabowo akhirnya mengikuti Pemilu 2009 setelah membentuk partainya sendiri, yakni Partai Gerindra.

"2009 sebagai calon wakil presiden Ibu Mega. Habis itu sebagai capres. Capres lagi, 2 kali kalah. Habis itu keempat kali, saya percaya dengan proses demokratis. Elemen dari demokrasi pertama adalah pemilihan umum. Rakyat harus bisa memilih pemimpin," tuturnya.


Lalu, Prabowo menyinggung soal kebebasan pers.

Prabowo menyebutkan, kebebasan pers sebagai check and balances, yakni untuk mengendalikan penguasa.

"Dan dengan kebebasan, dengan pers yang dinamis, dan pers kalau perlu keras, kadang sakit hati kita baca. Tapi itu juga mengendalikan kita, itu memberi tahu kita something wrong. Ada masalah di negara kita," jelas Prabowo.

"Sering dikatakan suatu negara yang persnya kuat, tidak ada kelaparan. Itu salah satu. Karena begitu ada kelaparan tek, tek, tek, tek semua tahu," sambungnya.

Baca juga: Prabowo Kunjungi PWI, Gibran Berdinas di Solo

Sementara itu, Prabowo menyebut dirinya tidak mungkin bisa menjadi capres tanpa kehadiran pers yang bebas.

Dia juga mengatakan Gerindra bisa berkembang karena kebebasan pers.

"Menurut saya pers adalah faktor demokrasi tersebut. Dan itu situasinya begitu. Maaf ya sekarang saya juga. Saya jelek-jelek gini kita punya koran juga. Walaupun oplahnya enggak banyak, kadang-kadang saking enggak banyaknya kita bagi-bagi saja. Ada majalah, sekarang ada televisi," imbuh Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com