Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Pembangunan Jalan dari Dana Desa Capai 350.000 Km

Kompas.com - 03/01/2024, 16:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan jalan desa yang dibiayai dengan dana desa kini sudah mencapai 350.000 kilometer.

Jumlah tersebut menurutnya melebihi pembangunan jalan tol di seluruh Tanah Air yang baru terealisasi sepanjang 2.040 kilometer.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu (3/1/2024) sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Temui Kepala Desa se-Banjarnegara Bahas Dana Desa: Rp 539 Triliun Itu Uang yang Banyak Sekali

“Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350.000 kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilometer, berarti kali 75 berarti sudah 350.000 kilometer jalan desa,” paparnya.

Kepala Negara juga menjelaskan, jumlah total dana desa yang disalurkan pemerintah sejak 2015 mencapai Rp 539 triliun.

Menurutnya, jika dikonversikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maka dana desa tersebut bisa digunakan untuk membangun ratusan bandara dan bendungan.

Sebab pembangunan bandara hingga bendungan menurutnya menghabiskan anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.

Baca juga: Ucapkan Belasungkawa, Jokowi: Rizal Ramli Ekonom Cerdas dan Aktivis yang Kritis


Airport niku (itu), gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp 2 triliun (membangun airport ukuran sedang memerlukan biaya Rp 2 triliun). Lha niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe (Jadi kalau memakai dana desa bisa kira-kira membangun 250 airport ukuran besar)," jelas Jokowi.

"Bendungan niku Rp1 triliun (membangun bendungan itu butuh biaya Rp 1 triliun. Rp 1,5 triliun berarti dadi (jadi) kira-kira 400 bendungan, waduk kalau dijadikan. Artinya uang (dana desa) itu gede sekali,” tegasnya.

Oleh karena itu, mantan wali kota Surakarta itu berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

Baca juga: Jokowi: Uang Dana Desa Gede Banget, Bisa Bangun Ratusan Bandara dan Bendungan

“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp 1,5 miliar belonjone teng Jakarta (membeli bahan di Jakarta)," kata Jokowi.

"Ketok e luweh murah (kelihatannya lebih murah) tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.

“Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com