Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinamika NU dan Deretan Pengurus yang Dicopot Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 31/12/2023, 21:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan memberhentikan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar pada Rabu (27/12/2023) malam lalu.

Keputusan PBNU menuai beragam respons karena terjadi di tengah masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

NU sebagai organisasi menyatakan sampai saat ini tetap mengacu kepada keputusan Muktamar ke-27 pada 1984 di Situbondo, Jawa Timur.

Hasil muktamar itu adalah menegaskan NU kembali ke Khittah 1926, yakni sebagai organisasi agama dan kemasyarakatan dan bukan sebagai partai politik.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pencopotan Ketua PWNU Jatim Bisa Timbulkan Keraguan Nahdliyin ke PBNU

Pada masa lalu, NU pernah aktif sebagai partai politik yang mempunyai dukungan politik cukup besar. Mereka berada di posisi ketiga dalam Pemilu 1955 dengan meraih hampir 7 juta suara atau 18,4 persen dari jumlah keseluruhan suara.

Sedangkan pada saat ini, NU menyatakan tidak akan memihak atau netral terhadap seluruh kandidat peserta pemilihan umum (Pemilu) dan Pilpres 2024.

Pemecatan terhadap KH Marzuki Mustamar menjadi persoalan yang disorot karena terjadi di tengah masa kampanye Pilpres dan Pemilu 2024.

Menurut keterangan KH Abdus Salam Shohib atau Gus Salam, pencopotan pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang itu terjadi setelah PBNU menggelar pertemuan di Surabaya, Rabu (27/12/2023).

Baca juga: Diberhentikan PBNU, Mantan Ketua PWNU Jatim: Ga Tahu karena Kesalahan Apa

Dalam pertemuan tersebut menyebut, pencopotan sebagaimana pernyataan Ketua PBNU dalam forum.

"Statement Ketum PBNU tadi malam di hadapan PCNU se-Jatim," kata Gus Salam saat dikonfirmasi, Kamis (28/12/2023) siang.

Terkait sebab pencopotan KH Marzuki Mustamar, dia mengaku tidak mengetahuinya.

"Penyebabnya bisa langsung konfirmasi ke PBNU," ucap Gus Salam.

KH Marzuki membenarkan dia menerima surat pemberhentian dan menghormati keputusan itu.

Baca juga: Pengurus PWNU Jatim Dipecat PBNU, Cak Imin: Baru Kali Ini Dalam Sejarah

"Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati. Maka secara struktural, kami sebagai kader NU tentu menerima secara keorganisasian," kata Kiai Marzuki pada Jumat (29/12/2023).


Namun, Kiai Marzuki tidak tahu menahu alasan dirinya diberhentikan. Dia hanya khawatir keputusan yang ada berdasarkan isu-isu tentang dirinya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com