Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Janji Akan Haramkan Impor Pangan saat Panen Tiba

Kompas.com - 28/12/2023, 13:36 WIB
Singgih Wiryono,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar akan melarang keras impor kebutuhan pangan ketika musim panen di Indonesia tiba.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, impor bahan pangan tidak terlalu dibutuhkan jika stoknya melimpah.

"Impor enggak terlalu penting, bahkan kalau hari-hari panen haram hukumnya impor, supaya harganya naik. Kalau kepepet baru impor," ujarnya saat kampanye di Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

Baca juga: Kampanye di Banyuwangi, Cak Imin Dicurhati Petani soal Ketersediaan Pupuk dan Harga Jual yang Anjlok

Cak Imin menyebut, impor pangan diperbolehkan dengan syarat khusus, yaitu ketika kebutuhan pangan nasional benar-benar menipis.

"Tapi ketika produksi anak-anak negeri ini ada, kita harus proteksi," ujarnya.

Dia juga menilai, mahalnya harga bahan pokok dalam negeri, khususnya hasil pertanian harus diberikan solusi jangka panjang, bukan dengan cara mengimpor.

Salah satunya yang paling krusial adalah dengan cara meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Baca juga: Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Level Bawah Harus Disetop

"Kalau produksi enggak bagus, pupuk enggak ada, ya impor lagi ,impor lagi. Produksi harus diperbaiki dan motivasi bertani harus tinggi," katanya.

Oleh karena itu, dia berjanji akan membenahi sektor pertanian dan menjadikan bisnis tani menjadi roda ekonomi yang menguntungkan para pelakunya.

"Petani harus jadi bisnis yang menguntungkan, petani harus menabung, InsyaAllah akan berakibat pada produksinya banyak," ujarnya.

Baca juga: Cak Imin: Saya Dapat Bocoran, Anies-Muhaimin Menang Tipis di Banten

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com