Penggunaan Istilah Awam Dinilai Nihilkan Esensi Debat dan Tak Substansial

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai, debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) seharusnya tak menggunakan istilah asing atau singkatan.

Menurutnya, penggunaan istilah asing atau singkatan tanpa penjelasan lebih lanjut justru menihilkan esensi debat.

“Istilah-istilah itu menurut saya yang akhirnya menjauhkan esensi debat ini,” kata Kunto kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2023).

Kunto berpandangan, istilah-istilah sulit yang digunakan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat cawapres yang digelar Jumat (22/12/2023) kemarin merupakan bagian dari taktik untuk membuat bingung lawan.

Gibran dinilai sengaja tak menjelaskan lebih lanjut soal carbon capture and storage yang ia tanyakan ke cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga tak menjelaskan kepanjangan dari state of the global islamic economy (SGIE) yang ia singgung di hadapan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Pernyataan Bersama TV Penyelenggara Debat Cawapres, Bantah Kejanggalan Mikrofon

Padahal, menurut Kunto, belum tentu juga lawan debat Gibran sebenarnya tak paham mengenai pertanyaan yang diajukan.

“Memang hanya taktik untuk membingungkan lawan saja, enggak ada urusannya dengan pengetahuan,” kata Kunto.

Kunto menilai, strategi Gibran ini meniru taktik ayahnya pada debat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, ketika Jokowi menyinggung soal tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan unicorn di hadapan lawannya saat itu, Prabowo Subianto.

“Kalau menurut saya, memang ini taktik yang digunakan oleh Gibran di saat debat, sama seperti taktik yang digunakan pak Jokowi waktu menyebut unicorn dengan TPID,” ujarnya.

Penggunaan singkatan dan istilah awam ini, lanjut Kunto, tak seharusnya digunakan dalam debat. Sebab, gara-gara fokus ke istilah tersebut, persoalan lain yang lebih substansial tak dibahas.

“Akhirnya kan jadi tidak ada kebijakan fiskal yang di perbincangkan. Jadi enggak ada kemudian kebijakan ekonomi makro yang diperbincangkan, semuanya hanya sekedar gimik,” tuturnya.

Adapun debat cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (22/12/2023) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, mengangkat enam tema besar, yakni ekonomi, keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, serta infrastruktur dan perkotaan.

Selain tiga cawapres yang hadir sebagai peserta debat, hadir pula tiga calon presiden (capres) yaitu capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar didukung oleh tiga partai Parlemen yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta satu partai non Parlemen yaitu Partai Ummat.

Sementara, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Baca juga: Menyentil Moderator Debat Capres-Cawapres 2024

Lalu Ganjar Pranowo-Mahfud MD didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.