Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran ke Cak Imin: Dulu Potong Tumpeng Resmikan IKN, Gimana Ini Enggak Konsisten?

Kompas.com - 22/12/2023, 20:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak konsisten soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Gibran menyampaikan ini saat menanggapi pernyataan Cak Imin yang menilai pembangunan IKN bukan prioritas.

"Saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini enggak konsisten," ujar Gibran dalam debat perdana cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Anies Geleng-geleng saat Gibran Bicara IKN untuk Pemerataan

Anak Presiden Joko Widodo ini heran lantaran Cak Imin berubah sikapnya setelah menjadi cawapres dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

"Dulu dukung sekarang enggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan," imbuh dia.

Di situ, Gibran menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya untuk kepentingan pemerintah.

Menurut dia, pembangunan IKN merupakan bentuk pemerataan transformasi pembangunan di Tanah Air.

"Sekali lagi gus mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Mahfud Sanggah Gibran soal IKN: Coba Sebutkan 1 Investor yang Sudah Masuk?

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sama pentingnya.

Cak Imin mengatakan pemerintah perlu membaca prioritas. Dia lantas mencontohkan proyek pembangunan IKN.

Menurut dia, anggaran yang digelontorkan IKN bisa digunakan untuk membenahi infrastruktur jalan serta membangun semua sekolah di Kalimantan.

"Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1 persen saja dari 400 sekian triliun itu untuk membangun jalan seluruh Kalimantan, beres," kata Muhaimin.

"Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan, beres dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3 persen saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com