Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Jelaskan soal Hoaks Pernyataan "Tuntutan Istri Bikin Suami Korupsi"

Kompas.com - 22/12/2023, 11:01 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menjelaskan terkait pernyataannya yang menyebut tuntutan istri menjadi penyebab beberapa pejabat menjadi seorang koruptor.

Ia mengatakan, isu yang beredar adalah hoaks atau informasi bohong yang berawal dari salah mengartikan judul pemberitaan. Lalu, telah diklarifikasi sendiri oleh salah satu media.

"Itu hoax karena mereka membaca detik, baca judulnya detik bukan membaca isinya detikcom," ujar Mahfud saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

"Dan sekarang sudah diralat oleh detik sendiri karena memang judulnya enggak sama dengan isinya," katanya lagi.

Baca juga: Jelang Debat Cawapres, Mahfud Akan Jalan-jalan Bareng Cucu

Mahfud mengatakan, ia tidak pernah menyinggung secara langsung bahwa perempuan menjadi penyebab korupsi saat berpidato di Sumatera Barat .

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) justru menyebut pentingnya peran seorang ibu untuk kemajuan bangsa.

"Saya katakan supaya ibu-ibu melanjutkan peran sebagai ibu karena surga itu di telapak kaki ibu, sepak terjang ibu-ibu inilah yang menentukan," ujar Mahfud.

Baca juga: Debat Cawapres Muhaimin-Gibran-Mahfud Hari Ini: Waktu, Lokasi, Tema, dan Aturan

Dia kemudian mengingatkan agar jangan sampai terjadi di beberapa kasus korupsi seorang laki-laki terjerumus karena istrinya menuntut bermacam-macam hal.

"Saudara kan habis menyebut beberapa pejabat yang bersama istrinya masuk ke penjara, sekarang ini masih bisa disebut, dan itu kasuistik," kata Mahfud.

Namun secara umum, Mahfud mengatakan, kaum ibu di Indonesia adalah orang-orang yang baik. Sebagian besar justru melahirkan orang-orang hebat.

"Kalau saya mau dianggap hebat, saya lahir dari ibu yang hebat," ujar Mahfud.

Baca juga: Ganjar Yakin Mahfud Tuntaskan Regulasi Hukum Investor Masuk RI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com