Tema Debat Cawapres Ekonomi-Investasi, Ini Visi-Misi Tiga Paslon

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat calon wakil presiden (cawapres) digelar malam ini, Jumat (22/12/2023). Debat akan mempertemukan tiga cawapres, yakni cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Pada debat perdana cawapres ini, tema yang akan diangkat yakni ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.

Sebelumnya, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing melalui dokumen yang terbuka untuk publik.

Berikut rangkuman visi-misi tiga pasangan capres-cawapres di sektor keuangan, pajak, tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan, dikutip dari dokumen visi-misi masing-masing paslon.

Baca juga: Anies Janji Bawa Integrasi Transportasi Umum Jakarta ke Daerah

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Secara garis besar, misi Anies-Muhaimin di sektor ekonomi berbunyi, “Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global”.

Misi capres-cawapres yang diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerataan ekonomi

• Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja;
• Menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 (2023), menjadi 0,36-0,37 (2029);
• Mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi;
• Mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan ketimpangan antar kawasan;
• Memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif;
• Memperkuat dan memeratakan literasi digital di kalangan masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan digital secara konstruktif;
• Melakukan penguatan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman untuk meningkatkan kapasitas berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif;
• Melakukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan para pekerja informal mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan.

2. Sektor keuangan yang tangguh dan efisien

• Menjamin stabilitas sistem keuangan nasional dengan memastikan kesehatan dan efisiensi lembaga keuangan;
• Mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kebijakan terkait perbankan dan lalu lintas devisa untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas perbankan nasional;
• Mewujudkan ekosistem yang kondusif, termasuk dengan menjamin kepastian hukum, menyiapkan insentif fiskal, dan mendorong inovasi regulasi bagi bertumbuhnya industri pasar modal, reksadana, asuransi, reasuransi, pembiayaan, penjaminan, dan dana pensiun, menuju industri keuangan yang inklusif, efisien dan andal;
• Meningkatkan fungsi intermediari perbankan, di antaranya dengan mendorong perbankan, khususnya bank BUMN untuk memperbaiki efisiensi operasional menuju suku bunga kredit yang kompetitif;
• Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses keuangan untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan dan pemerataan kesejahteraan;
• Memastikan adanya penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, judi online, pengumpulan dana liar, dan praktik-praktik buruk produk keuangan yang melanggar hukum;
• Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah untuk meningkatkan kedalaman dan inklusivitas sektor keuangan.

Baca juga: Tak Minat Kampanye di IKN, Anies: Kami Kampanye ke Tempat yang Ada Orangnya

3. Iklim investasi dan kemudahan berusaha

• Mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, termasuk dalam hal: mendapatkan izin usaha, mengurus izin mendirikan bangunan, memperoleh akses listrik, mendaftarkan properti, melakukan ekspor-impor, membayar pajak, perlindungan bagi investor, mendapatkan kepastian atas kontrak, dan memperoleh kredit;
• Memastikan setiap kebijakan terkait investasi akan konsisten dan melibatkan dunia usaha, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah secara setara, saling menghormati, dan dengan tujuan yang produktif bagi Indonesia;
• Meningkatkan investasi di Indonesia dengan merawat investor yang sudah ada serta merangkul investor baru, dimana insentif diberikan kepada keduanya secara adil dan transparan;
• Memastikan investasi efektif dan efisien dengan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029);
• Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi melalui manajemen satu pintu dalam bidang investasi;
• Mendorong pemerintahan digital (e-government) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memfasilitasi kemudahan dalam berusaha.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Misi Prabowo-Gibran di sektor ekonomi yaitu, “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”.

Pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima ini menjabarkan misi perekonomiannya sebagai berikut:

1. Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas

• Mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan;
• Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran;
• Memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri;
• Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM;
• Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat;
• Mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosioekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat;
• Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro (UMi);
• Mendorong pertumbuhan usaha dengan menghapus birokrasi dan regulasi yang menghambat serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula.

2. Mendorong industri kreatif

• Meluncurkan Kartu Usaha Startup untuk pengembangan bisnis baru berbasis teknologi dan inovasi;
• Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas;
• Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat;
• Merevitalisasi dan memperkuat peran Koperasi Unit Desa (KUD), pasar rakyat, dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
• Menjadikan BUMN sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan sektor UMKM;
• Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sesuai peruntukannya;
• Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf;
• Mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat;
• Mendorong perbankan nasional untuk membuat produk-produk pembiayaan yang khusus bagi industri digital, industri kreatif, dan seni budaya;
• Menguatkan BUMN dan swasta nasional yang berbisnis maupun memiliki jasa di industri syariah dan pariwisata;
• Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global;
• Memperbaiki manajemen promosi pariwisata Indonesia;
• Menguatkan ekosistem industri halal dan memberikan insentif yang diperlukan;
• Menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta dan Hak Intelektual lainnya sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka;
• Mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017 demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur

• Melanjutkan dan memperluas pembangunan jalur irigasi dan bendungan untuk air baku, pencegahan banjir, dan irigasi;
• Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah;
• Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah;
• Mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik;
• Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.

Baca juga: Singgung Makan Siang Gratis, Ganjar: Di Rumah Saya Saja...

Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Di sektor ekonomi, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusung visi “Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah”.

Pasangan capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo itu menjabarkan misi sektor ekonominya sebagai berikut:

1. Ekonomi unggul berdaya saing

• Memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja;
• Menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha. Memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar;
• Strategi untuk keluar dari middle income trap secara inklusif, dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di 7,5-8 persen. Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus untuk mempercepat industrialisasi dan investasi;
• Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik.
• Meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pertumbuhan industri nasional, serta menempatkan Indonesia pada posisi daya saing strategis di pasar global;
• Hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN;
• Menjadikan pelaku ekonomi kreatif jago kandang dan jago tandang melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah;
• Pembangunan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan. Melipatgandakan destinasi pariwisata super prioritas dan memperluas promosi destinasi wisata khas Indonesia untuk mencapai target jumlah wisatawan mancanegara sebesar 30 juta pada tahun 2029;
• Anggaran negara yang memadai, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan optimalisasi sumber pendapatan, reformasi kelembagaan, dan efektivitas belanja negara;
• Melanjutkan pemerataan dan meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang telah terbangun dengan menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh simpul konektivitas di Indonesia yang sudah terhubung satu sama lain;
• Mengintegrasikan peta jalan industri dan logistik, mengharmonisasikan pelaksanaan sistem logistik nasional hingga ke tingkat desa, serta optimalisasi Sea Lines of Communication (SLoc) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur perdagangan internasional;
• Mendorong lebih banyak BUMN unggulan untuk bersaing di pasar global dan regional.

Baca juga: Dana Awal Kampanye Ganjar-Mahfud Rp 23,3 Miliar, Ketua TPN Sebut Hasil Gotong Royong

2. Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal

• Mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah termasuk digitalisasi maupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah;
• Optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi dan berstandar internasional sekaligus mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

3. Pembangunan adil dan merata

• Melipatgandakan dana desa berkualitas untuk memastikan 50% dari total jumlah desa menjadi desa mandiri yang sejahtera dan unggul;
• Menyediakan 40 persen tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik. Mengalokasikan 50 persen anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/D untuk koperasi dan UMKM. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM serta kapasitas UMKM melalui digitalisasi, termasuk akses pembiayaan dan pemasaran.
• Memperbanyak pasar baru dan merevitalisasi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang bersih dan nyaman.
• Menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki;
• Menjadikan kota sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik dan mendorong desa untuk tumbuh bersama. Desa menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan serta penopang kebutuhan perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan;
• Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah;
• Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan;
• Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat
• Memperkuat SDM, program afirmasi, akselerasi infrastruktur, energi, pangan, air bersih, serta menjadikan wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terpencil, terluar) sebagai koridor strategis pembangunan nasional;
• Seluruh kelompok anak muda mendapatkan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan kemudahan memulai dan mengembangkan usaha.