Tema Debat Cawapres Ekonomi-Investasi, Ini Visi-Misi Tiga Paslon

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat calon wakil presiden (cawapres) digelar malam ini, Jumat (22/12/2023). Debat akan mempertemukan tiga cawapres, yakni cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Pada debat perdana cawapres ini, tema yang akan diangkat yakni ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.

Sebelumnya, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing melalui dokumen yang terbuka untuk publik.

Berikut rangkuman visi-misi tiga pasangan capres-cawapres di sektor keuangan, pajak, tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan, dikutip dari dokumen visi-misi masing-masing paslon.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Secara garis besar, misi Anies-Muhaimin di sektor ekonomi berbunyi, “Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global”.

Misi capres-cawapres yang diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerataan ekonomi

• Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja;
• Menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 (2023), menjadi 0,36-0,37 (2029);
• Mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi;
• Mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan ketimpangan antar kawasan;
• Memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif;
• Memperkuat dan memeratakan literasi digital di kalangan masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan digital secara konstruktif;
• Melakukan penguatan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman untuk meningkatkan kapasitas berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif;
• Melakukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan para pekerja informal mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan.

2. Sektor keuangan yang tangguh dan efisien

3. Iklim investasi dan kemudahan berusaha

• Mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, termasuk dalam hal: mendapatkan izin usaha, mengurus izin mendirikan bangunan, memperoleh akses listrik, mendaftarkan properti, melakukan ekspor-impor, membayar pajak, perlindungan bagi investor, mendapatkan kepastian atas kontrak, dan memperoleh kredit;
• Memastikan setiap kebijakan terkait investasi akan konsisten dan melibatkan dunia usaha, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah secara setara, saling menghormati, dan dengan tujuan yang produktif bagi Indonesia;
• Meningkatkan investasi di Indonesia dengan merawat investor yang sudah ada serta merangkul investor baru, dimana insentif diberikan kepada keduanya secara adil dan transparan;
• Memastikan investasi efektif dan efisien dengan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029);
• Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi melalui manajemen satu pintu dalam bidang investasi;
• Mendorong pemerintahan digital (e-government) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memfasilitasi kemudahan dalam berusaha.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Misi Prabowo-Gibran di sektor ekonomi yaitu, “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”.

Pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima ini menjabarkan misi perekonomiannya sebagai berikut:

1. Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas

• Meluncurkan Kartu Usaha Startup untuk pengembangan bisnis baru berbasis teknologi dan inovasi;
• Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas;
• Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat;
• Merevitalisasi dan memperkuat peran Koperasi Unit Desa (KUD), pasar rakyat, dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
• Menjadikan BUMN sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan sektor UMKM;
• Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sesuai peruntukannya;
• Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf;
• Mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat;
• Mendorong perbankan nasional untuk membuat produk-produk pembiayaan yang khusus bagi industri digital, industri kreatif, dan seni budaya;
• Menguatkan BUMN dan swasta nasional yang berbisnis maupun memiliki jasa di industri syariah dan pariwisata;
• Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global;
• Memperbaiki manajemen promosi pariwisata Indonesia;
• Menguatkan ekosistem industri halal dan memberikan insentif yang diperlukan;
• Menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta dan Hak Intelektual lainnya sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka;
• Mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017 demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur

Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Di sektor ekonomi, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusung visi “Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah”.

Pasangan capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo itu menjabarkan misi sektor ekonominya sebagai berikut:

1. Ekonomi unggul berdaya saing

2. Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal

• Mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah termasuk digitalisasi maupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah;
• Optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi dan berstandar internasional sekaligus mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

3. Pembangunan adil dan merata

• Melipatgandakan dana desa berkualitas untuk memastikan 50% dari total jumlah desa menjadi desa mandiri yang sejahtera dan unggul;
• Menyediakan 40 persen tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik. Mengalokasikan 50 persen anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/D untuk koperasi dan UMKM. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM serta kapasitas UMKM melalui digitalisasi, termasuk akses pembiayaan dan pemasaran.
• Memperbanyak pasar baru dan merevitalisasi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang bersih dan nyaman.
• Menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki;
• Menjadikan kota sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik dan mendorong desa untuk tumbuh bersama. Desa menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan serta penopang kebutuhan perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan;
• Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah;
• Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan;
• Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat
• Memperkuat SDM, program afirmasi, akselerasi infrastruktur, energi, pangan, air bersih, serta menjadikan wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terpencil, terluar) sebagai koridor strategis pembangunan nasional;
• Seluruh kelompok anak muda mendapatkan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan kemudahan memulai dan mengembangkan usaha.