Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lokasi Wisata Bakal Dipantau Cegah Lonjakan Covid-19 di Akhir Tahun

Kompas.com - 20/12/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memantau lokasi wisata, dan mengantisipasi peningkatan kasus infeksi baru Covid-19 selama libur Natal dan tahun baru.

Monitoring ini termasuk pengawasan atas tingkat keterisian unit perawatan intensif (ICU) dan kebutuhan perawatan serius.

"Potensi (peningkatan kasus Covid-19) pasti ada karena orang kan mobilitas. Tempat-tempat wisata juga penuh, tetapi yang dijaga itu kita terus memonitor apakah ada kasus baru dengan galur baru selain Omicron," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Sandiaga Sebut Tak Ada Pembatasan Wisata di Tengah Peningkatan Kasus Covid-19

Imran mengatakan, Kemenkes sudah mengirim surat edaran kepada pemerintah daerah buat memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan logistik.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga telah menginstruksikan fasilitas kesehatan bersiap menghadapi perkirakaan lonjakan kasus infeksi Covid-19 pada akhir tahun.

Baca juga: Pemprov DKI Buka 44 Sentra Vaksinasi Covid-19 hingga Dosis Kelima


"Kita selalu memantau tingkat keterisian ICU-nya. Berapa yang membutuhkan perawatan serius. Kalau di rumah sakit itu masih cukup banyak ketersediaan, berarti masih terkendali," ujar Imran.

Imran mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting.

Baca juga: Pemprov DKI Sediakan 26.000 Dosis Vaksin Covid-19 buat Warga Jakarta

Bagi yang belum mendapatkan vaksin penguat atau booster, disarankan untuk segera mendapatkannya di fasilitas kesehatan terdekat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com