Ombudsman: Instansi Masuk Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik Publik 2023 Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombdusman RI menyampaikan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik atau opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengungkapkan, terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023.

Penilaian ini dilakukan terhadap 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi (Pemprov), 98 Pemerintah Kota (Pemkot), dan 415 Pemerintah Kabupaten (Pembkab).

“Hasilnya positif dibanding tahun 2022 dilihat dari kementerian dan lembaga daerah yang masuk dalam zona hijau bertambah," kata Najih di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Ganjar Janji Bikin Super Apps supaya Pelayanan Publik Lebih Baik

Dari total 586 entintas yang dinilai, hasilnya 414 masuk zona hijau atau 70,70 persen, 133 atau 22,66 persen zona kuning, dan 39 atau 6,64 persen zona merah.

"Jumlah zona hijau bertambah keseluruhan jadi 414. Jumlah zona kuning menjadi 133. Sedangkan zona merah berkurang, total tinggal 39 daerah dibanding tahun 2022," kata Ketua Ombudsman.

Najih mengatakan, kenaikan penilaian ini terjadi lantaran adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kenaikan ini juga diklaim terjadi setelah Ombudsman RI terus melakukan pendampingan.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Kota Depok Ditargetkan Rampung Bulan Ini, Beroperasi Januari 2024

"Kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan," ucap Najih.

Adapun tiga peringkat tertinggi pada kategori Kementerian ditempati oleh Kementerian Luar Negeri (Kemelu) dengan nilai 94,85, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM dengan nilai 92,91 dan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan nilai 91,45.

Sedangkan pada kategori lembaga, tiga peringkat teringgi yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan nilai 94,11, Lembaga Sensor Film (LSF) 92,35 dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh nilai 91,02.

Lebih lanjut, untuk tingkat pemerintahan provinsi, tiga peringkat teratas yaitu Provinsi Sulawesi Utara (Sultra) dengan nilai 97,18, Jawa Barat (Jabar) dengan nilai 96,77 dan Bali memperoleh nilai 96,46.

Pada kategori pemerintah kota, tiga peringkat teratas yaitu Pemkot Magelang dengan nilai 98,17, Pemkot Denpasar 97,99, dan Pemkot Depok 97,67.

Baca juga: Eks Ketua MK Anwar Usman Dilaporkan ke Ombudsman RI

Untuk kategori pemerintah Kabupaten, tiga peringkat teratas yaitu Pemkab Tuban dengan perolehan nilai 97,44, Pemkab Sukoharjo 97,41 dan Pemkab Nganjuk 97,29.

Sementara, dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Kemudian, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Berikutnya, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.