Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Ajakan KPK Paparkan Visi-Misi, Ganjar: 10 Tahun Saya Gubernur "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Kompas.com - 14/12/2023, 15:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menerima ajakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memaparkan visi-misi terkait pemberantasan korupsi pada awal atau pertengahan bulan Januari mendatang.

Ganjar mengaku bahwa ia sudah menjalankan visi-misi memberantas korupsi saat dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Oh ya, kalau kita jelas, 10 tahun, Mas. Saya jadi gubernur, mboten korupsi (tidak korupsi), mboten ngapusi (tidak membohongi). Itu komitmen saya yang paling jelas," kata Ganjar ditemui di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).

Ganjar lantas mengajak KPK untuk semakin gencar memberantas korupsi dari sisi pencegahan.

Baca juga: Kata TPN Ganjar-Mahfud soal Prabowo Sebut Pertanyaan Terkait Penghilangan Paksa Aktivis Tendensius

Menurut dia, yang terpenting saat ini bukan hanya penindakan, melainkan pencegahan korupsi.

Ganjar kemudian membeberkan capaiannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan menerapkan pendidikan antikorupsi terhadap siswa-siswi di sana.

"Saya ajak KPK. Saya juga bukan hanya membuat sekolah antikorupsi di seluruh SMA, SMK termasuk pendidikan di bawah kabupaten kota, 35 kabupaten kota, bupatinya, walikotanya semua tanda tangan, karena pencegahan itu penting, tidak hanya penindakan," ujar politikus PDI-P itu.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya bakal mengundang tiga capres untuk menghadiri forum antikorupsi.

Baca juga: Ditanya Ganjar soal Makam 13 Aktivis 1998, Prabowo: Bapak Tahu Data Tidak, Berapa Orang Hilang di DKI

Namun, Ghufron menyebut bahwa agenda tersebut bukan debat antar capres, melainkan pemaparan bagaimana visi-misi dan gagasan para capres tentang pemberantasan korupsi.

“KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi-misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi,” kata Ghufron saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut Ghufron, acara itu merupakan bentuk upaya KPK dalam memastikan bagaimana komitmen capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam pemberantasan korupsi.

“Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari,” ujar Ghufron.

Baca juga: Ganjar Ingin Hidupkan Kembali UU KKR, Mahfud: Itu Bisa, Nanti Kita Lihat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com