Salin Artikel

Terima Ajakan KPK Paparkan Visi-Misi, Ganjar: 10 Tahun Saya Gubernur "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Ganjar mengaku bahwa ia sudah menjalankan visi-misi memberantas korupsi saat dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Oh ya, kalau kita jelas, 10 tahun, Mas. Saya jadi gubernur, mboten korupsi (tidak korupsi), mboten ngapusi (tidak membohongi). Itu komitmen saya yang paling jelas," kata Ganjar ditemui di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).

Ganjar lantas mengajak KPK untuk semakin gencar memberantas korupsi dari sisi pencegahan.

Menurut dia, yang terpenting saat ini bukan hanya penindakan, melainkan pencegahan korupsi.

Ganjar kemudian membeberkan capaiannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan menerapkan pendidikan antikorupsi terhadap siswa-siswi di sana.

"Saya ajak KPK. Saya juga bukan hanya membuat sekolah antikorupsi di seluruh SMA, SMK termasuk pendidikan di bawah kabupaten kota, 35 kabupaten kota, bupatinya, walikotanya semua tanda tangan, karena pencegahan itu penting, tidak hanya penindakan," ujar politikus PDI-P itu.

Namun, Ghufron menyebut bahwa agenda tersebut bukan debat antar capres, melainkan pemaparan bagaimana visi-misi dan gagasan para capres tentang pemberantasan korupsi.

“KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi-misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi,” kata Ghufron saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut Ghufron, acara itu merupakan bentuk upaya KPK dalam memastikan bagaimana komitmen capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam pemberantasan korupsi.

“Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari,” ujar Ghufron.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/15383181/terima-ajakan-kpk-paparkan-visi-misi-ganjar-10-tahun-saya-gubernur-mboten

Terkini Lainnya

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Nasional
Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Nasional
Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Nasional
Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Nasional
Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Nasional
Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke